Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengumumkan akan mengeluarkan keputusannya, Jumat (10/3), terkait pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Mahkamah itu, Rabu (8/3), menyatakan keputusan itu akan disiarkan langsung melalui televisi.
Parlemen Korea Selatan memutuskan Desember lalu untuk menghentikan jabatan Park karena sebuah skandal korupsi. Namun dalam sistem pemerintahan Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi harus mengukuhkan terlebih dahulu keputusan parlemen sebelum dinyatakan berlaku.
Tuduhan utama yang dihadapi Park adalah ia berkolusi dengan sahabat lamanya, Choi Soon-sil, untuk memaksa konglomerat-konglomerat Korea Selatan menyumbangkan dana sebesar 70 juta dolar untuk dua yayasan yang dikelola Choi bila ingin mendapat perlakuan yang menguntungkan.
Selain itu juga ada dakwaan terkait kelalaian Park dalam menangani bencana feri Sewol tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 300 orang, dan terkait usaha Choi memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Park untuk untuk memungkinkan anak perempuan Choi masuk sebuah universitas bergengsi.
Park telah menyatakan ia tidak bersalah, dan tidak pernah mengambil keuntungan dari jabatannya. Ia juga menyatakan tidak tahu-tahu menahu mengenai kegiatan ilegal yang diduga dilakukan teman-teman dan bawahannya.
Jika mahkamah mendukung keputusan parlemen, Park akan menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis namun dihentikan dari jabatannya. Jika Park dihentikan, pemilu presiden baru akan berlangsung dalam kurun waktu tidak lebih dari 60 hari. [ab/as]
