Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand, pada Rabu (7/8), memerintahkan pembubaran partai politik dari kubu oposisi, Move Forward atau Bergerak Maju, terkait kampanye kontroversialnya yang mengupayakan perubahan undang-undang yang melindungi monarki negara tersebut dari kritik.
Pembubaran partai yang memenangi pemilu pada 2023 lalu itu merupakan kemunduran terbaru yang dialami oleh para partai politik besar di Thailand, yang masih bergulat dalam perebutan kekuasaan selama dua dekade terakhir dengan kubu konservatif yang berpengaruh, keluarga orang kaya lama, dan para jenderal yang setia pada monarki.
Keputusan pembubaran tersebut muncul enam bulan setelah MK Thailand memerintahkan Partai Move Forward untuk mengurungkan rencananya untuk mereformasi aturan terkait penghinaan terhadap kerajaan. MK sebelumnya memutuskan bahwa rencana tersebut berisiko menggangu tata kelola pemerintahan Thailand di mana raja bertugas sebagai kepala negara. Move Forward sendiri telah membantah adanya risiko tersebut.
Walaupun tampaknya pembubaran kali ini akan memicu kemarahan dari para pemilih muda dan kaum urban, yang mendukung partai Move Forward dan agenda progresifnya, dampak dari keputusan MK ini tampaknya akan terbatas, di mana hanya 11 mantan dan pengurus partai saat ini yang akan dilarang berkancah di dunia politik selama 10 tahun.
Itu berarti 143 anggota parlemen dari partai tersebut akan tetap menjalankan tugasnya dan diperkirakan akan membentuk partai baru, seperti yang terjadi di 2020 ketika partai pendahulu Future Forward juga dibubarkan terkait pelanggaran dana kampanye.
Jika semua anggota parlemen tersebut bergabung dalam partai yang sama, partai baru nanti akan menjadi partai terbesar di parlemen dan tampaknya akan melanjutkan agenda progresif yang mencakup reformasi militer dan upaya untuk meruntuhkan monopoli perusahaan-perusahaan besar. Sejumlah rival Partai Move Forward sebelumnya telah berusaha menggagalkan agenda-agenda tersebut.
Keputusan pembubaran MK itu juga muncul di saat kritis dalam situasi politik Thailand, di mana perpecahan telah terlihat pada kesepakatan damai antara kubu loyalis kerajaan dan rival lama mereka yang merupakan partai populis yang berkuasa, Pheu Thai.
MK minggu depan akan memutuskan kasus yang diajukan oleh 40 mantan senator konservatif yang berupaya melengserkan Perdana Menteri Srettha Thavisin. [rs/ft]
Forum