Mahkamah itu melakukan sidang tertutup Jumat (24/1) sebelum mengumumkan keputusan itu pada sore harinya. Para hakim juga memutuskan bahwa terserah pada penjabat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan ketua Komisi Pemilu untuk menetapkan tanggal pemilu baru.
Oposisi selama ini menuntut agar pemilu itu ditunda, namun pemerintah menolak dengan alasan bahwa penundaan itu tidak dimungkinkan secara hukum. Komisi Pemilu mengatakan Rabu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan mengenai hal iti.
Komisi itu telah berulangkali memperingatkan pemerintah mengenai kemungkinan terjadinya kekacauan pada pemilu Februari, termasuk menyangkut masalah keamanan dan ketidakcukupan jumlah relawan yang bertugas di TPS-TPS.
Pemimpin oposisi Suthep Thaugsuban memimpin protes pada hari ke-11 berturutan di ibukota dalam usaha menggulingkan apa yang dianggapnya pemerintah yang korup dan menggantinya dengan Dewan Rakyat yang anggotanya diangkat bukan lewat pemilu.
Oposisi selama ini menuntut agar pemilu itu ditunda, namun pemerintah menolak dengan alasan bahwa penundaan itu tidak dimungkinkan secara hukum. Komisi Pemilu mengatakan Rabu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan mengenai hal iti.
Komisi itu telah berulangkali memperingatkan pemerintah mengenai kemungkinan terjadinya kekacauan pada pemilu Februari, termasuk menyangkut masalah keamanan dan ketidakcukupan jumlah relawan yang bertugas di TPS-TPS.
Pemimpin oposisi Suthep Thaugsuban memimpin protes pada hari ke-11 berturutan di ibukota dalam usaha menggulingkan apa yang dianggapnya pemerintah yang korup dan menggantinya dengan Dewan Rakyat yang anggotanya diangkat bukan lewat pemilu.
