Mahkamah Mesir hari Rabu (9/10) menetapkan tanggal 4 November sebagai dimulainya pengadilan terhadap mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi dan 14 anggota Ikhwanul Muslimin, termasuk beberapa penasihat dekat Morsi.
Dakwaan diajukan terkait bentrokan antara para pendukung Ikhwanul Muslimin dan lawan-lawan politiknya yang memrotes dekrit presiden yang menyatakan bahwa Morsi dapat mengambil keputusan tanpa masukan dari pihak kehakiman.
100 ribu orang yang berhimpun di depan istana presiden tanggal 4 Desember itu juga memrotes rancangan konstitusional kontroversial, yang secara terburu-buru disetujui parlemen yang dikuasai Islamis.
Para pejabat Ikhwanul Muslimin membantah bahwa pihaknya menggunakan kekerasan, dan menegaskan bahwa waktu itu para pendukung Ikhwanul Muslimin berusaha mempertahankan istana. Mereka menuduh lawan-lawan mereka memulai bentrokan, dan mengusir polisi yang menjaga istana.
Sementara itu, di Washington para pejabat Amerika Serikat mengatakan pemerintahan Obama mungkin akan menahan sebagian signifikan bantuan militer untuk Mesir, setelah meninjau program itu selama beberapa bulan sejak tersingkirnya presiden terpilih Mohamed Morsi dan tentara mengambil tindakan tegas terhadap para pendukungnya.
Para pejabat yang tidak mau disebut namanya itu mengatakan, keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi bantuan untuk program kontra terorisme atau keamanan di Jazirah Sinai.
Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Kaitlin Hayden membantah laporan hari Selasa bahwa Amerika akan mencabut seluruhnya bantuan sebesar 1,3 miliar dolar, dan menandaskan bahwa pengumuman mengenai bantuan untuk Mesir akan dikeluarkan dalam beberapa hari.
Presiden Barack Obama bulan lalu mengatakan dalam pidato di depan sidang Majelis Umum PBB bahwa pemerintah sementara Mesir telah mengambil keputusan yang tidak konsisten dengan demokrasi inklusif, dan bahwa bantuan Amerika Serikat untuk Mesir bergantung pada jalur yang lebih demokratis.
Para pejabat tadi mengatakan, bantuan militer untuk Mesir dapat dipulihkan jika Mesir kembali ke pemerintahan hasil pilihan rakyat.
Dakwaan diajukan terkait bentrokan antara para pendukung Ikhwanul Muslimin dan lawan-lawan politiknya yang memrotes dekrit presiden yang menyatakan bahwa Morsi dapat mengambil keputusan tanpa masukan dari pihak kehakiman.
100 ribu orang yang berhimpun di depan istana presiden tanggal 4 Desember itu juga memrotes rancangan konstitusional kontroversial, yang secara terburu-buru disetujui parlemen yang dikuasai Islamis.
Para pejabat Ikhwanul Muslimin membantah bahwa pihaknya menggunakan kekerasan, dan menegaskan bahwa waktu itu para pendukung Ikhwanul Muslimin berusaha mempertahankan istana. Mereka menuduh lawan-lawan mereka memulai bentrokan, dan mengusir polisi yang menjaga istana.
Sementara itu, di Washington para pejabat Amerika Serikat mengatakan pemerintahan Obama mungkin akan menahan sebagian signifikan bantuan militer untuk Mesir, setelah meninjau program itu selama beberapa bulan sejak tersingkirnya presiden terpilih Mohamed Morsi dan tentara mengambil tindakan tegas terhadap para pendukungnya.
Para pejabat yang tidak mau disebut namanya itu mengatakan, keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi bantuan untuk program kontra terorisme atau keamanan di Jazirah Sinai.
Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Kaitlin Hayden membantah laporan hari Selasa bahwa Amerika akan mencabut seluruhnya bantuan sebesar 1,3 miliar dolar, dan menandaskan bahwa pengumuman mengenai bantuan untuk Mesir akan dikeluarkan dalam beberapa hari.
Presiden Barack Obama bulan lalu mengatakan dalam pidato di depan sidang Majelis Umum PBB bahwa pemerintah sementara Mesir telah mengambil keputusan yang tidak konsisten dengan demokrasi inklusif, dan bahwa bantuan Amerika Serikat untuk Mesir bergantung pada jalur yang lebih demokratis.
Para pejabat tadi mengatakan, bantuan militer untuk Mesir dapat dipulihkan jika Mesir kembali ke pemerintahan hasil pilihan rakyat.
