Mahkamah Tinggi Zimbabwe memutuskan hari Sabtu (25/11) bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer yang menyebabkan peletakan jabatan Robert Mugabe adalah sah, yang merupakan keputusan kunci karena militer telah berkeras bahwa tindakannya tidak menimbulkan kudeta.
Mahkamah mengatakan bahwa militer bertindak untuk mencegah pengambilalihan kekuasaan oleh orang-orang sekeliling Mugabe, dengan demikian memastikan orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat tidak menjalankan fungsi eksekutif.
Keputusan mahkamah tersebut diambil sehari setelah pemimpin baru Zimbabwe yang pertama dalam hampir 40 tahun dilantik, dan menjanjikan reformasi besar untuk meredakan krisis ekonomi negara itu yang sudah lama berlangsung.
Presiden Emmerson Mnangagwa memangku jabatan hari Jumat (24/11) di negara yang sangat rusak oleh kekuasaan otoriter Robert Mugabe selama 37 tahun. Mugabe meletakkan jabatan hari Selasa setelah mendapat tekanan yang kuat dari militer dan partai yang berkuasa.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Mnangagwa mengatakan Zimbabwe akan berusaha membayar utang internasionalnya, akan melonggarkan pembatasan impor, dan akan berusaha untuk memastikan agar warga Zimbabwe lebih mudah memperoleh mata uang asing, janji yang disambut dengan meriah di negara dimana ada sembilan mata uang yang berlaku, tetapi mata uang tunai sangat langka.
Ia juga mengatakan ia berjanji akan memberi ganti rugi kepada para petani yang tanah mereka disita oleh pemerintahan Mugabe. Para pengeritik Mugabe mengatakan program reformasi tanah yang kontroversial di negara itu, yang memaksa petani komersial kulit putih yang berpengalaman melepaskan tanah mereka, telah mengakibatkan kelaparan di negara tersebut yang sebelumnya dianggap gudang pangan di Afrika bagian selatan. [gp]
