Dalam putusannya pekan ini Mahkamah Agung India mengatakan bahwa subsidi untuk perjalanan umat Islam ke Mekkah yang dikenal sebagai ibadah haji “sebaiknya dihapuskan." Jika semua fakta diketahui, keputusan itu terus berlanjut, banyak Muslim "tidak akan merasa nyaman bahwa ibadah haji sebagian besar didanai oleh pemerintah."
Islam menyerukan kepada seluruh umatnya untuk melakukan perjalanan ke kota di Arab Saudi dan tempat kelahiran Muhammad itu setidaknya sekali dalam hidup mereka, jika mereka mampu. Muslim yang tidak mampu dikecualikan dari kewajiban itu.
Sejarah India diwarnai dengan banyak ketegangan antara kelompok mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Namun, banyak pemimpin Muslim mengatakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan keputusan pengadilan yang membatalkan subsidi haji tersebut.
Zafarul Islam Khan, ketuan Majlis-e-Mushawarat, payung organisasi Muslim India, melihat subsidi itu sebagai cara tidak langsung pemerintah India untuk mendanai maskapai nasional India.
Ia mengatakan, "Muslim pada umumnya tidak mendukung subsidi haji. Kami menganggap subsidi itu sebagai subsidi untuk Air India dan bukan untuk komunitas Muslim."
Praktek pemberian subsidi kepada Muslim dimulai tahun 1973, ketika pemerintah India menghapuskan perjalanan laut sebagai sarana untuk melakukan ibadah haji. ketika itu, pemerintah mulai membedakan antara harga tiket kapal laut dan pesawat.
Khan mengatakan keputusan itu bermotif politik sejak awal.
"Sebenarnya kami tidak menuntut subsidi, tetapi pemerintah berkeras memberikannya untuk menunjukkan kepada para pemilih kebanyakan, pemilih Muslim, bahwa mereka melakukan sesuatu," ujarnya.
Diperkirakan sekitar 100.000 Muslim India setiap tahun mendapat manfaat dari perjalanan bersubsidi. Arman Khalid Hashmi naik haji tahun 2011, dan merasa bahwa ibadah haji tanpa bantuan pemerintah masih sangat konsisten dengan Islam. Ia mengatakan, "Sebagai Muslim, kita harus naik haji dengan uang sendiri. Jadi jika subsidi itu dihapuskan, itu tidak masalah bagi kami."
Bagi banyak warga India, argumen terkuat untuk mengakhiri subsidi haji adalah bahwa konstitusi negara itu mendefinisikan India sebagai negara republik sekuler - tidak pilih kasih pada kelompok agama tertentu. Mahkamah Agung mengatakan subsidi harus dihapuskan dalam waktu sepuluh tahun.
Islam menyerukan kepada seluruh umatnya untuk melakukan perjalanan ke kota di Arab Saudi dan tempat kelahiran Muhammad itu setidaknya sekali dalam hidup mereka, jika mereka mampu. Muslim yang tidak mampu dikecualikan dari kewajiban itu.
Sejarah India diwarnai dengan banyak ketegangan antara kelompok mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Namun, banyak pemimpin Muslim mengatakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan keputusan pengadilan yang membatalkan subsidi haji tersebut.
Zafarul Islam Khan, ketuan Majlis-e-Mushawarat, payung organisasi Muslim India, melihat subsidi itu sebagai cara tidak langsung pemerintah India untuk mendanai maskapai nasional India.
Ia mengatakan, "Muslim pada umumnya tidak mendukung subsidi haji. Kami menganggap subsidi itu sebagai subsidi untuk Air India dan bukan untuk komunitas Muslim."
Praktek pemberian subsidi kepada Muslim dimulai tahun 1973, ketika pemerintah India menghapuskan perjalanan laut sebagai sarana untuk melakukan ibadah haji. ketika itu, pemerintah mulai membedakan antara harga tiket kapal laut dan pesawat.
Khan mengatakan keputusan itu bermotif politik sejak awal.
"Sebenarnya kami tidak menuntut subsidi, tetapi pemerintah berkeras memberikannya untuk menunjukkan kepada para pemilih kebanyakan, pemilih Muslim, bahwa mereka melakukan sesuatu," ujarnya.
Diperkirakan sekitar 100.000 Muslim India setiap tahun mendapat manfaat dari perjalanan bersubsidi. Arman Khalid Hashmi naik haji tahun 2011, dan merasa bahwa ibadah haji tanpa bantuan pemerintah masih sangat konsisten dengan Islam. Ia mengatakan, "Sebagai Muslim, kita harus naik haji dengan uang sendiri. Jadi jika subsidi itu dihapuskan, itu tidak masalah bagi kami."
Bagi banyak warga India, argumen terkuat untuk mengakhiri subsidi haji adalah bahwa konstitusi negara itu mendefinisikan India sebagai negara republik sekuler - tidak pilih kasih pada kelompok agama tertentu. Mahkamah Agung mengatakan subsidi harus dihapuskan dalam waktu sepuluh tahun.
