Para legislator Pakistan telah meloloskan sebuah amandemen konstitusi yang memungkinkan militer membentuk pengadilan untuk mengadili kasus-kasus terorisme selama dua tahun.
Majelis rendah parlemen secara meyakinkan menyetujui amandemen itu, Selasa. Amandemen itu kini menunggu persetujuan majelis tinggi dan diperkirakan akan menjadi undang-undang pada pekan ini.
Amandemen tersebut merupakan usaha pemerintah terkini untuk memerangi terorisme menyusul pembantaian yang dilakukan Taliban di sebuah sekolah yang dijalankan militer bulan lalu. Tragedi di Peshawar itu mengakibatkan 150 orang tewas, kebanyakan anak-anak.
PM Nawaz Sharif juga memberlakukan kembali hukuman mati setelah serangan itu. Pihak berwenang telah menghukum gantung sejumlah terpidana teroris dan berencana mengeksekusi lebih banyak lagi.
Sharif mengatakan, Pakistan menghadapi ancaman besar dari ekstremis dan teroris, dan langkah-langkah luar biasa perlu diambil untuk menghadapi masalah itu.
