Sekjen PBB pada hari Rabu (19/12) menyambut baik persetujuan resmi Perjanjian Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Teratur di Majelis Umum.
"Perjanjian yang tidak mengikat secara hukum ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar masyarakat global kita, termasuk kedaulatan nasional dan HAM universal, sementara mengarah pada tindakan yang manusiawi dan masuk akal yang menguntungkan negara-negara asal, transit dan tujuan serta para migran sendiri," kata António Guterres dalam sebuah pernyataan.
Ada 250 juta migran di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar bermigrasi dengan cara biasa, sebagian lainnya menempuh bahaya besar, di tangan penyelundup dan penyelundup manusia.
Majelis Umum memilih 152 lawan 5, dengan 12 abstain, mendukung perjanjian itu yang merupakan hasil dari konferensi di Marrakesh, Maroko, awal bulan ini.
Perjanjian ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja bagi kerja sama global. Ini bukan perjanjian mengikat dan tidak ada kewajiban hukum bagi negara-negara yang memberlakukannya, namun masih ditentang keras sejumlah kecil negara.
Amerika mundur dari perundingan perjanjian ini Desember lalu terkait masalah kedaulatan ketika para delegasi berkumpul di Meksiko untuk membahasnya.
Pada pemungutan suara hari Rabu, Wakil Asisten Menteri Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi, Andrew Veprek, menyatakan tentangan Washington.
"Meskipun Amerika menghormati kontribusi dari banyak imigran yang membantu membangun bangsa, kami tidak bisa mendukung perjanjian atau proses yang memberlakukan atau berpotensi memaksakan pedoman, standar, harapan, atau komitmen internasional yang mungkin membatasi kemampuan kita untuk membuat keputusan demi kepentingan terbaik bangsa kita," kata Veprek.
Ia menekankan pentingnya pemerintahan Trump melindungi perbatasan AS dan mengatur migrasi ke Amerika. (my)
