Mantan Perdana Menteri Kirgistan, Almazbek Atambayev, bersiap menjadi presiden setelah unggul dalam pemilihan presiden pertama sejak pemberontakan berdarah yang menggulingkan pemerintah, tahun lalu.
Dengan sekitar 99 persen suara putaran pertama selesai dihitung, hasil resmi menunjukkan Atambayev yang didukung Moskow jauh mengungguli 15 kandidat lainnya, dengan meraih 63 persen suara. Jumlah itu cukup banyak untuk meraih mayoritas langsung dan menghindarkan pemilihan putaran kedua. Atambayev meletakkan jabatan sebagai perdana menteri bulan lalu untuk mengikuti pemilihan presiden.
Para kandidat lain, termasuk mantan petinju Kachimbek Tashiyev dan Adakhan Madumarov, masing-masing menerima kurang dari 15 persen suara dan menuduh para pejabat memalsukan hasil. Para pemantau dari Organisasi bagi Kerjasama dan Keamanan di Eropa OSCE juga mencatat penyimpangan dalam pemberian suara, termasuk di antaranya memberi suara lebih dari sekali, kelengkapan kotak suara dan petugas menolak warga mendaftarkan diri menjadi pemilih.
Meskipun demikian, para pemantau internasional menyatakan mereka optimistis mengenai masa depan demokrasi di Kirgistan. Tetapi, Tashiyev dan Madumarov menyatakan tidak akan menerima hasil pemilu dan memperingatkana mengenai protes massal.
Atambayev mengatakan ia akan mengupayakan konsensus di negaranya. Kirgistan menjadi lokasi pangkalan militer Amerika dan Rusia dan negara itu merupakan poros penting bagi operasi NATO di Afghanistan. Sebagian kandidat telah berjanji akan menghormati perjanjian sewa pangkalan Amerika, yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2014.
Pemilu pada hari Minggu berlangsung sehari setelah protes nasional menentang korupsi dan kemiskinan yang menjurus pada disingkirkannya Presiden Kurmanbek Bakiyev. Penggulingannya memicu kekerasan antara etnis Kirgis dan etnis Uzbek, menyebabkan ratusan orang tewas dan kota-kota hancur.
Sejak itu, Roza Otunbayeva memimpin Kirgistan, menjadi presiden perempuan pertama di Asia Tengah. Ia berencana meletakkan jabatan pada akhir masa jabatannya pada tanggal 31 Desember, dan menjadi pemimpin Asia Tengah pertama yang mundur secara sukarela sejak lima bekas republik Soviet di kawasan meraih kemerdekaan setelah ambruknya Uni Soviet 20 tahun silam.