Kementerian Keuangan Thailand memperkirakan negara telah menghabiskan lebih dari 21 miliar dolar untuk menopang harga beras oleh beberapa pemerintahan selama sepuluh tahun terakhir.
Program subsidi harga beras yang didukung pemerintah Thailand ini diluncurkan oleh Yingluck Shinawatra, dan membuat Partai Pheu Thai pimpinannya, memenangkan pemilu tahun 2011.
Program itu menjanjikan kepada para petani harga beras yang tetap – di atas harga pasar. Otorita berwenang berharap program ini akan memberi mereka kontrol yang lebih besar atas ekspor beras Thailand dan membuat mereka dapat mengkonsolidasi posisi Thailand sebagai eksportir beras terbesar di dunia.
Tetapi negara-negara penghasil beras di kawasan seperti India, Vietnam dan Myanmar meningkatkan panen dan menjual lebih banyak beras ekspor di pasar terbuka, memenuhi tuntutan pasar secara lebih baik dibandingkan yang mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Itu berarti beras Thailand menjadi tidak laku dan pembayaran kepada para petani tertunda. Pemerintah mulai menimbun beras yang tidak laku dijual, yang kini jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 19 juta ton.
Viroj na Ranong – seorang ekonom di lembaga independen Institut Riset Pembangunan Thailand TDRI mengatakan kerugian yang diperkirakan oleh Kementerian Keuangan itu bisa meningkat ketika pemerintah militer berupaya melepas timbunan beras yang sangat besar itu.
“Masalahnya bukan saja karena Pemerintah Pheu Thai tidak mampu menjual beras itu, tetapi saya yakin sebagian besar beras itu akan harus disimpan untuk waktu yang sangat lama sebelum tentara dapat berbuat sesuatu,” papar Viroj.
Kementerian Keuangan Thailand memperkirakan kerugian akibat program subsidi harga beras di bawah pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra mencapai lebih dari 16 miliar dolar. Seluruhnya, menurut Kementerian Keuangan program serupa sejak tahun 2004 telah menimbulkan kerugian lebih dari 21 miliar dolar.
Para pengecam mengatakan program tersebut juga mengalami kerugian sangat besar akibat korupsi. Beberapa anggota partai pimpinan Yingluck berkeras yang mendapatkan manfaat dari program ini terutama adalah para petani beras Thailand.
Tetapi Partai Demokrat yang beroposisi menerbitkan laporan lengkap tentang program subsidi harga beras berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa pejabat dan birokrat di sejumlah kementerian dan bank-bank milik pemerintah.
Yingluck Shinawatra yang mengepalai sebuah komite yang mengawasi program subsidi harga beras itu, kini menghadapi beberapa dakwaan kelalaian dan akan dihadapkan ke depan sidang Majelis Nasional tanggal 28 November mendatang. Jika dimakzulkan, Yingluck akan dilarang berpolitik selama lima tahun.
