Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP
- Fathiyah Wardah
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama meminta Dewan Perwakilan Rakyat DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mereka menilai RUU KUHP memiliki semangat membatasi daripada menjamin kemerdekaan beragama.
Episode
-
November 19, 2024
Urgensi Melawan Stigma Negatif “Down Syndrome” di Indonesia
-
November 19, 2024
Pilkada Jawa Tengah: Dua Lembaga Survei Rilis Hasil Bertolak Belakang