Lebih dari 120 anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) telah menyelesaikan sebuah kesepakatan yang bertujuan memfasilitasi investasi di negara-negara berkembang, dengan meningkatkan transparansi dan menghapus hambatan-hambatan birokratis, kata WTO pada Minggu (25/2).
Perjanjian Fasilitas Investasi bagi Pembangunan (IFD), yang ditandatangani oleh 75 persen anggota WTO, akan membutuhkan konsensus penuh sebelum diterapkan secara resmi, sesuai aturan dari organisasi tersebut.
Meski memperoleh dukungan luas, sejumlah anggota masih menolak penyatuan kesepakatan ini ke WTO, termasuk India, yang biasanya keberatan dengan perjanjian yang tidak mencakup semua negara.
Kesepakatan itu dipublikasikan di laman WTO beberapa jam sebelum organisasi perdagangan ini memulai konferensi tingkat menteri ke-13 di Abu Dhabi.
Kesepakatan ini bertujuan memfasilitasi “aliran investasi asing langsung, khususnya ke negara-negara berkembang dan miskin” dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan, menurut naskah perjanjian itu.
Untuk meraih tujuan tersebut, negara-negara yang berpartisipasi telah setuju “untuk meningkatkan langkah-langkah transparansi, merampingkan prosedur investasi, mengadopsi langkah-langkah lain yang memfasilitasi investasi dan mempromosikan kerja sama internasional”.
Kepala WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, menyebut hal ini sebagai sebuah “perjanjian perintis yang menjanjikan untuk membantu para penandatangannya, menarik investasi asing langsung yang mereka inginkan untuk mendorong pertumbuhan”.
Valdis Dombrovksis, Kepala Perdagangan Uni Eropa menyatakan “ini merupakan peluang bagi negara-negara berkembang dan miskin untuk meningkatkan kapasitas mereka menarik lebih banyak investasi”.
Para penandatangan telah menyampaikan tuntutan yang meminta perjanjian ini dimasukkan ke dalam WTO dalam pertemuan di Abu Dhabi, yang dijadwalkan akan berlangsung hingga 29 Februari.
Penyatuan ini akan memungkinkan negara-negara anggota yang lain untuk bergabung atas dasar kesukarelaan.
“Kami mendesak semua anggota WTO untuk mendukung penyatuannya ke dalam sistem WTO pada MC13,” kata Menteri Perdagangan China, Wang Mentao. [ns/ka]
Forum