Melawan hoax di media sosial itu bukan tanpa resiko. Seseorang mungkin tidak menyukai hoax, tetapi kadang jika menguntungkan tokoh politik pilihannya, sikapnya bisa berubah. Hoax yang menguntungkan didukung, sementara yang merugikan tokoh idaman ditolak habis-habisan.
Namun, bagi relawan Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo) seperti Valentina Sri Wijiyati, sikap itu tidak bisa dibenarkan. Mereka harus belajar bersikap obyektif, walaupun diakuinya itu berat. Resikonya, kata perempuan yang dipanggil Wiji ini, bahkan kadang sampai berkonflik dengan sesama anggota keluarga.
“Misalnya, karena punya tokoh yang didukung kemudian semua informasi tentang dia dianggap benar, padahal tidak. Dan, gesekannya bisa jadi ada di lingkaran paling dalam, saudara kandung bahkan mertua. Ada lho kawan relawan Mafindo yang bertengkar dengan mertua gara-gara mertuanya itu dia debunk di grup WA keluarga. Sampai di ranah seperti itu pergulatannya. Tetapi kenapa tidak. Itu bukan sesuatu yang mustahil karena nyatanya bisa dilakukan,” jelas Wiji.
Banyak resiko diterima untuk melawan hoax. Perdebatan di media sosial adalah hal yang biasa. Wiji menilai, itu terjadi karena bersikap netral dan obyektif memang sangat susah. Sejumlah orang, ujar perempuan ini, bahkan sampai memutus pertemanan di media sosial karena tidak bisa menerima ketika diingatkan bahwa berita yang mereka sebarkan mengandung kebohongan. “Dan berita bohong itu ada di semua bidang, politik, ekonomi, agama, kesehatan, semua ada,” tambah Wiji.
Tetapi, menjadi relawan Mafindo adalah sebuah perjuangan, dan mereka menikmati prosesnya. Hari Sabtu dan Minggu (10/11 Feb), sekitar seratus relawan komunitas ini berkumpul di Borobudur, Jawa Tengah untuk menggelar Rapar Kerja Nasional (Rakernas). Mereka datang dengan biaya sendiri karena kesadaran untuk menyelamatkan bangsa dari berita bohong.
“Saya juga tidak tahu mengapa semangat sekali ketika berangkat kesini. Yang saya tahu, saya sedang berjuang bersama kawan-kawan untuk melawan hoax di Indonesia,” kata Anita Ashvini Wahid, putri almarhum Gus Dur yang juga duduk dalam Dewan Penasehat di komunitas ini.
Relawan Mafindo datang dari berbagai latar belakang budaya, aspirasi politik, profesi dan usia. Mereka sukarela menyumbangkan pengetahuan sesuai keahlian yang digeluti, untuk memberikan informasi yang lebih tepat jika ada hoax tersebar di media sosial.
Baca juga: Media Sosial Masih Jadi Sarana Penyebaran Berita Palsu dan Isu SARA
Ada ribuan relawan yang tergabung, sekitar 200 diantaranya berperan sangat aktif melawan hoax. Bagi Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho,keberagaman relawan itu justru berperan positif. Kuncinya adalah kemauan untuk bersikap obyektif terhadap hoax yang tersebar.
Untuk memudahkan pengecekan hoax, dalam Rakernas ini Mafindo juga meluncurkan aplikasi Hoax-Buster Tools. Aplikasi ini dapat diunduh di perangkat telepon pintar, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan jurnalis. Kumpulan datanya terus berkembang sesuai munculnya hoax baru. Kemampuan deteksinya juga disempurnakan, ujar Septiaji, dengan menggandeng perusahaan teknologi informasi raksasa.
“Kami juga sedang mengimplementasikan, supaya data base kami nanti nyambung dengan Google fact check text dan juga dengan Facebook. Ini semua sedang proses, dengan Google kerja sama kami sudah sangat erat. Kami diundang beberapa kali ke Google Singapura dan juga sampai ke Googleplex di California, untuk membicarakan implementasi sistem ini. Dan ini termasuk sistem yang tidak banyak negara memilikinya, mungkin kita di Indonesia termasuk yang paling kompleks, menjadi inisiator dalam hal seperti ini,” kata Septiaji Eko Nugroho.
Tahun politik 2018-2019 akan menjadi ujian besar bagi Mafindo dan sistem yang dibangunnya. Sebagai ujicoba, tahun ini Mafindo akan membangun dua Hoax Crisis Center (HCC), di Semarang, Jawa Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat.
HCC akan bekerja efektif melawan hoax selama proses pemilihan kepala daerah di kedua provinsi itu. “Kita belajar dari apa yang terjadi terkait Pilpres di Amerika Serikat. Perancis kan kemudian juga belajar dari kasus itu. Dimana hoax cukup dominan dalam proses politik,” ujar Septiaji.
Baca juga: Pemerintah, AJI Indonesia Sikapi Kredibilitas Media Hadapi Tahun Politik 2018-2019
Septiaji mengatakan, korban hoax terbanyak selama ini adalah tokoh politik yang populer di media. Jokowi dan Anies Baswedan masuk dalam daftar tersebut. Dia menegaskan, Mafindo sejauh ini merupakan komunitas yang mampu menyajikan fakta paling lengkap dan dapat dipercaya. Namun, pilihan untuk menerima fakta itu sepenuhnya ada di masyarakat. Karena dalam kenyataan, ada banyak orang yang lebih senang menerima hoax karena itu membahagiakan mereka.
Shinto Nugroho dari Google Indonesia menyambut baik kehadiran aplikasi anti hoax ini. Google sendiri terus berupaya menekan jumlah berita bohong dengan perangkat internal mereka. Selain itu, perusahaan ini melakukan pelatihan untuk masyarakat agar lebih mampu melawan hoax. “Ada 1.800 jurnalis yang terlibat dalam pelatihan Google terkait dengan upaya menekan penyebaran hoax ini,” kata Shinto.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara meminta Mafindo memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya memerangi hoax. Rudi melihat, penyebaran berita bohong sudah menjadi persoalan bangsa, karena memicu timbulnya masalah yang lebih besar.
Kementeriannya bahkan mengidentifikasi ada pihak yang secara sengaja dan sistematis menyebarkan berita bohong. Caranya dengan membuat akun di media sosial, menyebarkan hoax, dan kemudian menutup akun itu setelah berita bohong itu tersebar luas. Penutupan itu dilakukan untuk menghindari kejaran pihak kepolisian.
Kiprah mereka, didukung oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang rendah dan cenderung menerima kabar di media sosial sebagai kebenaran.
“Karena masyarakat itu umumnya tidak mengerti. Tidak mampu memilah dan memilih. Akhirnya berita bohong itu menjadi viral, kemudian akun awal penyebarnya ditutup, karena tugasnya memang hanya melempar itu. Setelah viral, jadilah apa yang ada di kita, dan nanti larinya ke politik. Kalau menurut saya, mereka ini memang niatnya untuk merusak kita, merusak Indonesia. Kita ini rugi kalau mau diadu-adu sesama elemen bangsa,” kata Rudiantara. [ns/ab]
