Hari Selasa yang cerah di Magelang, Jawa Tengah. Gus Kardi, yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kabah (GKP) Amal Rosuli bersiap untuk acara esok hari. Rencananya, Rabu (27/02) calon presiden nomor urut 02, Prabowo akan berkampanye di kota Temanggung. Meski resmi berbendera laskar di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GPK Amal Rosuli adalah pendukung Prabowo. “Sikap kami sebagai laskar GPK baik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta tetap satu komando, mendukung Pak Prabowo,” ujarnya kepada VOA.
Sebagai anggota laskar, Gus Kardi dan kawan-kawannya tetap setia berada di bawah PPP. Dalam setiap acara partai, jika diundang mereka akan datang meski harus menempuh perjalanan cukup jauh. Kesetiaan itu ditandai dengan kerelaan untuk memenuhi sendiri kebutuhan biaya keikutsertaan acara semacam itu. Namun, khusus untuk memilih capres, nampaknya instruksi pengurus pusat tidak diindahkan.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil penelitian terkait dukungan pemilih partai kepada capres. Temuan Indikator menunjukkan, 43,2 persen responden pemilih PPP, justru memilih pasangan Prabowo-Sandi dalam pilpres April mendatang.
Tantangan Keseimbangan Sikap
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (IUN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata memandang kasus ini sebagai kasus menarik. Menurut sejarahnya, PPP adalah partai Islam yang dibentuk melalui gabungan NU, Serikat Islam, Tarbiyah Islamiyah dan Parmusi. “Secara umum di Jawa Tengah dan DIY, ini adalah sisa-sisa Parmusi yang basis sosialnya adalah warga Muhammadiyah dan dari NU,”kata Ahmad Norma.
Fenomena dukungan sebagian pemilih PPP kepada Prabowo menggambarkan kemampuan calon dalam konsolidasi wacana politik. Laskar-laskar PPP yang tergabung dalam GPK, menemukan heroisme yang sama dengan figur Prabowo. Menurut Ahmad Norma, capres 02 ini mampu memobilisasi identitas itu. Tidak mengherankan jika kemudian meski tetap menggunakan atribut partai, massa tersebut justru mendukung calon yang tidak disokong secara resmi.
Bagi PPP, kondisi ini tentu memiliki resiko. Ahmad Norma menggambarkan, sebagai partai, PPP memiliki 3 wajah. Wajah pertama ada di parlemen, yang menggambarkan pertarungan politik pragmatis. Wajah kedua ada di akar rumput, yang menggambarkan idealisme. Wajah ketiga adalah pengurusnya, yang menjadi jembatan bagi keduanya.
“Saya kira, DPP sebuah partai harus menimbang kedua-keduanya. Kalau dia terlalu mempertimbangkan pertarungan pragmatis, tetapi memancing kekecewaan pengikut yang punya idealisme, maka putaran Pemilu berikut suaranya akan anjlok. Tetapi kalau dia terlalu fokus kepada idealisme dari bawah, bisa jadi akan kehilangan kredit untuk pertarungan kekuasaan di atas. Semua ada plus minusnya,” ujar Ahmad.
Bagi PPP, lanjut Ahmad Norma, yang paling ideal adalah kembali kepada identitas. Pengurus harus mampu menyelaraskan wacana yang berkembang dengan identitas kepartaian. Apapun yang terjadi, kata Ahmad Norma, bukan dalam rangka memenuhi kepentingan capres 01 atau 02, tetapi untuk kepentingan partai.
Penolakan Instruksi Diakui Ada
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY, Amin Zakaria kepada VOA mengakui bahwa penolakan atas instruksi pengurus pusat masih menjadi tantangan. Namun, nampaknya sikap itu tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Amin yakin, untuk pemilihan legislatif, PPP DIY justru akan memperoleh kenaikan suara dibanding 2014 yang hanya mencatatkan sekitar 94 ribu suara.
“Kita tidak ada masalah dengan suara. Kita bisa kumpulkan daftar nama sebanyak 30 ribu. Artinya kalau satu kepala keluarga membawa 4 suara, itu sudah 120 ribu. Itu yang nyata mendukung kita. Belum dari masyarakat umum. Kita berharap target 150 ribu suara tercapai,” kata Amin.
Dalam tubuh partai, kata Amin, setiap calon memiliki dampak positif dan negatif. Tantangan dirinya selaku pemimpin partai di tingkat lokal, adalah mengelola kondisi itu dengan baik. Strateginya adalah mengeliminasi perbedaan pilihan kepada Jokowi atau Prabowo, dan mengembalikan semangat pemilih untuk membesarkan suara partai. Kondisi ini justru menguntungkan, kata Amin, karena baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, masing-masing memiliki saluran aspirasi di PPP. Amin mengatakan, PPP DIY mencoba memanfaatkan elektabilitas masing-masing calon presiden.
“Pasti ada resistensi, tetapi kan tidak semua. Sama juga ada nggak resistensi ke pilihan 02, ya pasti ada. Karena kita ini kan massanya tidak mungkin sama. PPP itu didirikan oleh fusi 4 partai. Disitu yang besar ada NU, ada Muhammadiyah. NU ada yang mendukung 01 ada yang 02, demikian juga Muhammadiyah. Artinya secara ideologi, akan turun ke bawah sama karena massanya sama, jadi resistensi kepada keduanya pasti ada, bukan hanya ke salah satu,” ujar Amin.
PPP Yakin Dukung Jokowi
Di balik tidak solidnya dukungan di tingkat akar rumput, Ketua Umum PPP Romahurmuziy tetap menjadi penopang utama Jokowi. Pria yang akrab dipanggil Romi ini membawa Jokowi berkeliling ke kantong-kantong PPP khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Romi juga menjadi salah satu juru bicara yang paling aktif mempromosikan maupun membela Jokowi dalam isu-isu tertentu.
Pada Minggu (24/02) lalu di Yogyakarta, Romi bertemu dengan seluruh caleg di provinsi tersebut untuk melakukan konsolidasi. “Sekaligus kita juga menjelaskan alasan-alasan dan bahan untuk mereka mengkampanyekan Pak Jokowi sebagai calon presiden yang didukung PPP karena di situ ada Kyai Ma’ruf Amin sebagai wakilnya,” ujar Romi.
Romi memastikan semua caleg PPP di DIY hadir dan memahami strategi dasar mempertahankan suara PPP yang diperoleh pada 2014. PPP juga bertekad merebut kembali basis massa mereka di era sebelumnya dan memperebutkan suara pemilih pemula. Seluruh caleg diminta aktif mendatangi pemilih, termasuk tentu saja memastikan slogan 01-10 dipahami pemilih.
“Kita mengadakan acara Santiaji caleg, untuk memperkuat brand 01-10. Jadi pemenangan Jokowi- Amin, dan yang kedua pemenangan PPP, maka tagline-nya 01-10. Kita tetap pada posisi untuk mengejar ketertinggalan agar PPP yang pada 2019 ini mengikuti Pemilu sudah ke-10 kalinya, bisa mendapatkan posisi 3 besar secara nasional,” ujar Romahurmuziy.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia, tidak ada partai yang pemilihnya menyalurkan dukungan 100 persen kepada capres pilihan resmi. Bahkan pendukung partai pengusung utama, seperti PDI-P dan Gerindra, 10-20 persen pemilihnya lari ke calon sebelah. [ns/ab]
