Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masih mendalami informasi tentang pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Menurut Tito, kementeriannya harus mengkonfirmasi informasi tersebut karena belum menerima surat pengunduran diri dari Wentius.
"Saya sudah telepon kepada Kapolda, Kabinda, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri betul apa tidak," jelas Tito melalui keterangan tertulis yang diterima VOA, Jumat (27/12).
"Justru itu saya sampaikan tadi, sampai saat ini suratnya belum ada, kalau ada wakil bupati mengundurkan diri, kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti kita proses," ujarnya.
Terkait pasukan TNI-Polri di Nduga, Tito menjelaskan penempatan pasukan tersebut dilakukan setelah insiden penembakan terhadap pekerja proyek Istaka Karya oleh kelompok bersenjata pada Desember 2018 lalu. Menurutnya, penempatan pasukan tersebut juga bagian perlindungan negara terhadap masyarakat di Nduga.
"Saya tahu pasukan itu, pasukan yang dikirim TNI-Polri dalam rangka untuk merespon peristiwa pada waktu terjadi pembantaian 34 orang PT. Istaka Karya. Peristiwanya memang sudah lama, tapi pelakunya belum ketangkap, kelompok Egianus Kogoya. Hukum kan harus tegak," tambahnya.
Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge mengatakan mundur dari jabatannya setelah kecewa dengan penembakan terhadap warga sipil di wilayahnya. Terutama saat sopirnya yang bernama Hendrik Lokbere tewas tertembak pada 20 Desember 2019 di Distrik Kenyam, Nduga, Papua. Wentius mengatakan belum membuat surat resmi pengunduran dirinya ke Kementerian Dalam Negeri.
Namun, ia mengatakan telah berbicara kepada bupati Nduga terkait rencana tersebut. Ia mengatakan, jika presiden Joko Widodo tidak segera menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya, pengunduran diri tersebut akan diteruskan hingga Gubernur dan pemerintah pusat.
"Kalau Jokowi tidak bertanggung jawab, saya pasti mundur. Dia perintahkan pasukan masuk di Nduga sudah satu tahun lebih. Lalu rakyat mengungsi dan ada yang mati, 241 jiwa yang korban. Maka saya sampaikan Presiden harus bertanggung jawab tarik pasukan nonorganik, supaya masyarakat kembali beraktifitas kampung," jelas Wentius Nemiangge kepada VOA, Jumat (27/12).
Wentius menambahkan kondisi di Nduga saat ini tidak memungkinkan daerahnya menjadi maju. Karena itu, kata dia, ia lebih memilih mengembalikan mandatnya sebagai wakil bupati dan menjadi orang biasa kembali. (sm/jm)
