Para aktivis hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan keterkejutannya atas perihal tidak bergabungnya Israel dan Swiss dalam pernyataan bersama yang mengecam perlakuan China terhadap kelompok minoritas Uighur.
Mewakili 43 negara di PBB yang ikut serta, Perancis mengumumkan pernyataan itu pada bulan lalu.
"Kedua negara itu (Israel dan swiss) menandatangani pernyataan sebelumnya, khususnya Swiss, yang selalu ikut dalam pernyataan kolektif mengecam kekejaman yang terjadi di wilayah timur Turkistan,” kata Dolkun Isa, presiden dari Kongres Uighur Sedunia di Muenchen dalam sebuah wawancara dengan VOA.
Dalam pernyataan bersama tersebut, Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan, negara yang ikut menandatangani pernyatanyaan itu “secara khusus prihatin dengan situasi yang terjadi di Kawasan Otonomi Uighur Xinjiang.”
Dia menambahkan sebuah laporan yang kredibel menunjukkan "kehadiran jaringan luas dari kamp 'reedukasi politik', dimana lebih dari satu juta orang telah ditahan secara semena-mena".
Pada Juni lalu di Jenewa, Israel dan Swiss bergabung dengan 42 negara lain dalam penandatanganan pernyataan bersama terkait situasi HAM Uighur di China.
Tetapi juru bicara kementerian luar negeri Swiss. Pierre-Alain Eltschninger, mengatakan kepada VOA dalam sebuah email bahwa negaranya memutuskan untuk tidak bergabung dalam pernyataan yang terbaru karena berbagai faktor, termasuk “dialog strategis” dengan China yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Posisi substantif Swiss tentang China dan HAM tetap tidak berubah,” demikian ditulis oleh Eltschinger. “Swiss tetap prihatin dengan situasi HAM di Xinjiang dan wi wilayah lain di China.”
Sementara itu kementerian luar negeri Israel dan Kedutaan Besar Israel di Washington tidak menanggapi pertanyaan dari VOA tentang keputusannya untuk tidak ikut menandatangani pernyataan pada Oktober lalu.
Tetapi, Gerakan Yahudi untuk Kebebasan Uighur, sebuah organisasi HAM akar rumput Yahudi, menilai pemerintah Israel sedang melakukan tawar-menawar dengan China demi “menjaga” hubungan yang terjalin antar kedua belah pihak.
“Pemerintah Israel berada pada pihak yang benar seputar isu Uighur pada Juni (lalu), ketika negara itu menandatangani pernyataan sebelumnya, dan kami menyerukan kepada Israel untuk kembali pada posisi ini,” demikian kata kelompok itu kepada VOA. [jm/my]
