Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin tiba di Sudan, Rabu (6/1), kunjungan pertama seorang pejabat senior Amerika sejak pemerintahan Presiden Donald Trump menghapus negara Afrika itu dari daftar negara yang mensponsori terorisme.
Mnuchin mendarat di bandara internasional Khartoum, di mana ia diterima oleh penjabat Menteri Keuangan Heba Mohammed Ali, dan Kuasa Usaha AS di Sudan Brian Shukan, kata kantor perdana menteri Sudan dalam sebuah pernyataannya.
Ini adalah kunjungan pertama kepala keuangan AS ke Sudan, kata pernyataan itu. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Agustus menjadi diplomat tertinggi Amerika pertama yang mengunjungi Sudan sejak 2005, ketika Condoleezza Rice berkunjung. Pompeo juga merupakan pejabat AS paling senior yang mengunjungi negara Afrika itu sejak penggulingan Omar al-Bashir tahun lalu.
Kedatangan Mnuchin di bandara internasional Khartoum juga disambut oleh Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, sekutu dekat Trump. Kunjungan tersebut adalah bagian dari kesibukan selama hari-hari terakhir pemerintahan Trump. Joe Biden dari Partai Demokrat akan menjadi presiden pada 20 Januari.
Menteri Keuangan AS diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin Sudan, termasuk Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala dewan kedaulatan yang berkuasa, dan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Kunjungan satu hari Mnuchin difokuskan pada ekonomi Sudan yang sedang mengalami kesulitan dan kemungkinan bantuan ekonomi AS, termasuk potensi keringanan utang, kata pernyataan itu. Sudan saat ini memiliki utang luar negeri lebih dari 60 miliar dolar. Keringanan utang serta akses ke pinjaman luar negeri secara luas dipandang sebagai pintu gerbang menuju pemulihan ekonomi.
Sudan berada di jalur yang rapuh menuju demokrasi setelah pemberontakan rakyat yang menyebabkan militer menggulingkan al-Bashir pada April 2019. Negara itu sekarang diperintah oleh pemerintah gabungan militer dan sipil yang mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Washington dan Barat.
Bulan lalu, pemerintahan Trump menuntaskan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Langkah tersebut merupakan insentif utama bagi pemerintah di Khartoum untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Kedua negara, Sudan dan Israel, telah sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh sehingga menjadikan Sudan negara Arab ke-tiga --setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain -- yang menormalisasi hubungan dengan Israel akhir tahun lalu. Maroko juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Ekonomi Sudan terpukul akibat sanksi-sanksi AS yang telah diberlakukan selama puluhan tahun, dan akibat kekeliruan pengelolaan di bawah pemerintahan al-Bashir, yang telah memerintah negara itu sejak kudeta militer yang didukung oleh kelompok Islam pada tahun 1989.
Penempatan Sudan dalam daftar negara pendukung teroris dimulai pada tahun 1990-an, ketika Sudan secara singkat menampung pemimpin al-Qaida Osama bin Laden dan sejumlah militan lainnya yang menjadi buronan. Sudan juga diyakini telah menjadi saluran bagi Iran untuk memasok senjata ke militan Palestina di Jalur Gaza. (ab/uh)
