Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Selasa (24/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kerusuhan yang melanda Wamena dan Jayapura Senin kemarin bukan terjadi begitu saja. Dia mengatakan ada bukti-bukti kerusuhan di kedua kota tersebut erat kaitannya dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berlangsung di Kota New York, Amerika Serikat.
"Gerakan Papua Merdeka ingin menunjukkan eksistensinya sehingga memprovokasi teman-temannya di Papua dan Papua Barat untuk melakukan gerakan-gerakan sangat merugikan masyarakat sendiri, gerakan-gerakan yang anarkis, gerakan yang melanggar hukum," kata Wiranto.
Wiranto menambahkan kerusuhan di Wamena dan Jayapura merusak fasilitas milik pemerintah dan kepunyaan masyarakat, seperti ruko-ruko, kantor PLN, dan kantor bupati. Dia menyayangkan kerusuhan di dua kota tersebut juga menelan korban jiwa.
Aparat keamanan saat ini, tambahnya, sedang berusaha meredam hal itu dan menyadarkan masyarakat supaya tidak menjadi alat untuk keuntungan pihak-pihak tertentu di Papua. Menurutnya, situasi sudah berhasil dikendalikan dan bangunan serta fasilitas umum yang rusak mulai diperbaiki.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menuding dua kelompok, United Movement for Liberation of West Papua (UMLWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mendalangi kerusuhan Senin kemarin yang terjadi di Wamena dan Jayapura.
Tito mengamini pernyataan Wiranto bahwa kerusuhan di Wamena dan Jayapura untuk menarik perhatian PBB yang tengah menggelar Sidang Majelis Umum. Karena itu, dia menekankan rusuh di dua kota tersebut direncanakan.
"Ada upaya dari pihak yang berada di luar negeri, yaitu kelompok UMLWP pimpinan Benny Wenda, yang menghendaki di Papua atau di Indonesia dibuat gerakan yang bisa memancing media nasional maupun internasional khususnya, sehingga bisa digunakan sebagai amunisi pada saat melakukan upaya diplomasi untuk mencitrakan ada pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.
Anggapan ini nantinya bisa diangkat menjadi isu oleh negara anggota PBB tertentu saat Sidang Majelis Umum. Karena itulah UMLWP mulai menjalankan agendanya dengan menggunakan jaringan mereka yang berada di dalam negeri, yakni KNPB.
Tito menekankan UMLWP dan KNPB bukanlah representasi dari masyarakat Papua, namun mereka hanya kelompok kecil. Kedua jaringan ini berada di Wamena dan sekitarnya, Nabire, Paniai sekitarnya.
Terkait apakah ada strategi diplomasi khusus yang dilakukan Indonesia, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah tidak mau mengungkapkannya.
Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan kerusuhan di Wamena mengakibatkan 26 orang meninggal, 22 merupakan warga pendatang dan empat adalah orang asli Papua. Sedangkan kerusuhan di Jayapura menelan satu korban jiwa, yaitu personel TNI.
Menurutnya, kerusuhan di Jayapura bermula dari 300-an mahasiswa Papua yang pulang dari Jawa dan menutup pintu gerbang Universitas Cendrawasih. Mereka mengajak mahasiswa setempat untuk mogok belajar dan berunjuk rasa bersama mereka. Setelah dibujuk, mereka bersedia diangkut ke daerah bernama Exco Waena.
Di luar dugaan, mereka menyerang aparat yang jumlahnya sedikit, menggunakan senjata pemukul, senjata tajam, dan batu. Insiden ini mengakibatkan personel TNI tewas. Hal ini memaksa aparat mengambil tindakan tegas.
Sedangkan rusuh di Wamena dimulai dari selentingan yang menyebutkan ada guru menghina pelajar Papua dengan sebutan kera. Pelajar tersebut mengadu ke temannya hingga akhirnya berkumpul dan menggaet banyak massa sampai dua ribu orang. Mereka mengamuk, merusak dan membakar rumah dan toko warga pendatang, serta merusak fasilitas umum lainnya.
Dia menambahkan polisi sudah menahan 400-an orang yang akan menjalani pemeriksaan. Kalau tidak terbukti, dalam 1x24 jam mereka akan dibebaskan.
Situasi di Wamena, lanjutnya, sudah terkendali setelah pihak berwenang menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat, tokoh agama, dan tokoh masyaraat untuk menenangkan warga. Dia menambahkan pemerintah sudah menerjunkan hampir enam ribu anggota pasukan tambahan, termasuk di Jayapura.
Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan sudah saatnya dialog Jakarta-Papua segera dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk membuka kebuntuan komunikasi.
Dialog itu, lanjut Adriana, bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi untuk membuka kebuntuan-kebuntuan komunikasi yang membuat pemahaman para pihak ini tidak sama. Jakarta memandang Papua dengan versi Jakarta begitu juga sebaliknya, sehingga pandangan keduanya tidak pernah bertemu.
LIPI sudah beberapa kali mengajukan beberapa model dialog antara Jakarta-Papua, namun hingga kini belum juga direalisasikan oleh pemerintah.
“Kan agendanya banyak. Misalnya perbaikan pendidikan dan kesehatan, memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dengan mencapai kesepakatan bersama yang perlu dilakukan itu apa, itu kan bisa didialogkan. Kemudian dialog dengan konteks yang lain, otonomi khusus misalnya. Ini kan tahun 2021, 20 tahun implementasi Otsus. Itu seberapa sudah memberikan manfaat yang optimal kepada Papua. Itu bisa dibicarakan," imbuhnya. [fw/uh]
