Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (12/12) bahwa aktivitas rudal balistik Iran telah meningkat sejak kesepakatan nuklir 2015 dan mendesak pembatasan Internasional yang lebih ketat untuk mencegah kegiatan tersebut. Semua anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kesepakatan nuklir Iran 2015, kecuali pemerintahan Amerika yang sekarang, yang manarik diri dari pakta itu bulan Mei dan mengenakan kembali sanksi-sanksi bulan lalu.
“Iran telah mengeksploitasi niat baik negara-negara lain dan berkali-kali melanggar resolusi PBB dalam upayanya untuk memiliki kemampuan rudal balistik yang kuat. Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan hal itu,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menuduh Iran memiliki kekuatan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Dia mengatakan Iran memiliki lebih dari 10 sistem rudal seperti itu yang sudah siap atau yang sedang dalam pembangunan.
Menurut para pejabat Iran, beberapa rudal mereka dapat menempuh jarak hingga 2.000 kilometer, yakni jarak yang menurut Pompeo dapat menempatkan beberapa negara Eropa dalam bahaya.
Perjanjian nuklir 2015 mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai imbalan tindakan negara itu membatasi kegiatan nuklirnya dan mengizinkan para inspektur internasional melakukan pemeriksaan.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali memverifikasi bahwa Iran menjunjung tinggi komitmen nuklirnya di bawah kesepakatan itu.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung perjanjian itu “menyerukan” agar Iran tidak terlibat dalam aktivitas rudal balistik yang mampu mengangkut senjata nuklir, tetapi tidak secara tegas melarangnya.
Hari Rabu (12/12), Pompeo mendesak agar dilakukan pengetatan mengenai pembatasan internasional pada aktivitas rudal balistik Iran.
“Amerika Serikat berusaha untuk bekerja dengan semua anggota Dewan lainnya untuk menerapkan kembali pembatasan rudal balistik terhadap Iran seperti yang digariskan dalam resolusi 1929,” imbuhnya.
Para pejabat Iran, yang selama ini selalu bersikeras bahwa program nuklir negara itu untuk tujuan damai, telah mengkritik penarikan diri pemerintahan Trump dari perjanjian tersebut.
Eshagh Al Habib, Wakil Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan, “Dewan Keamanan harus dengan keras mengutuk Amerika karena memaksakan kembali sanksi-sanksi ilegal terhadap Iran yang berarti melanggar Piagam PBB dan hukum internasional.”
Negara-negara sekutu Amerika secara tegas berada di balik kesepakatan itu, yang juga dikenal dengan akronimnya - JCPOA.
“Kami percaya bahwa JCPOA adalah kontribusi yang sangat penting bagi arsitektur non-proliferasi global. JCPOA adalah aset penting bagi keamanan kawasan dan untuk keamanan Eropa – dan itu adalah kepentingan utama kami,” kata Duta Besar Jerman, Christopher Heusgen.
Dorongan Amerika agar dilakukan pembatasan rudal balistik yang lebih keras terhadap Iran kemungkinan tidak akan berhasil di Dewan Keamanan, di mana negara-negara seperti Rusia dan China dapat memveto resolusi Amerika itu. [lt]
