Dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Senin (18/5), Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengindikasikan bahwa China sedang mempertimbangkan dukungan bagi sanksi baru terhadap Korea Utara. Namun para analis ragu Beijing akan mengambil langkah-langkah hukuman yang mungkin menyebabkan ketidakstabilan di semenanjung Korea itu.
Setelah bertemu dengan para pemimpin di Beijing dan Seoul, Menteri Luar Negeri AS mengecam keras Pyongyang karena terus mengupayakan senjata nuklir dan khususnya pemimpin Korea Utara Kim Jong Un karena diduga mengeksekusi sejumlah pejabat tinggi termasuk Menteri Pertahanan Hyon Yong Chol dengan senjata anti pesawat.
Kerry mengatakan Beijing memahami Washington yang semakin khawatir dan frustrasi dalam upaya membujuk rezim Kim Jong Un agar kembali ke perundingan internasional untuk mengakhiri program senjata nuklirnya.
Lebih penting lagi, katanya, pejabat AS dan China sedang mendiskusikan sanksi baru terhadap Korea Utara. Dia mengisyaratkan bahwa Beijing akan mendukung referendum PBB untuk merujuk rezim Kim Jong Un ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia, jika Pyongyang tidak segera mengubah perilakunya.
Analis Korea Utara dan China dari Yonsei University di Seoul, John Delury, mengatakan ada kemungkinan bahwa para pemimpin Beijing memahami keprihatinan Kerry, tetapi ia meragukan mereka mendukung peningkatan tekanan terhadap rezim itu.
"Saya skeptis ketika mendengar para pejabat Amerika berbicara atas nama Beijing, mengatakan China ingin lebih mengandalkan sanksi atau akan mengungkap mekanisme baru yang keras terhadap Pyongyang, bukan China sendiri yang mengatakannya," kata John Delury.
Walaupun China adalah mitra dagang utama Korea Utara dan memberikan bantuan pangan, pupuk dan bantuan lain yang signifikan, selalu ada semacam ketidakpercayaan dalam aliansi mereka. Sejak Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011 hubungan telah memburuk.
Berbeda dengan ayahnya Kim Jong Il yang melakukan kunjungan rutin ke China untuk menggarisbawahi kedekatan aliansi mereka, sementara Kim Jong Un sejauh ini belum pernah mengunjungi Beijing. Setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013, China ikut mendukung beberapa sanksi ekonomi terhadap Korea Utara.
Analis Korea dari Lembaga Penelitian Asia Universitas Korea, Nam Kwang-kyu, mengatakan meski hubungan mengalami ketegangan, kedua negara belum bermusuhan.
Dia mengatakan China secara aktif menentang uji coba nuklir Korea Utara dan mendukung sanksi PBB dan perilaku ini membuat Korea Utara merasa tidak nyaman dengan China. Tapi Korea Utara katanya masih merupakan negara yang penting bagi China dalam hal militer dan keamanan, sehingga China tidak bisa sepenuhnya berpaling dari Korea Utara.
Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 1.400 kilometer dan Beijing dilaporkan menentang langkah-langkah hukuman yang dapat menyebabkan pergolakan atau memicu migrasi massal dari Korea Utara ke China untuk mencari perlindungan.
Pada 1990-an lebih dari 1 juta warga Korea Utara diyakini telah meninggal dalam bencana kelaparan yang disebabkan sebagian oleh salah urus dan terlantar oleh sistem komunis yang dikendalikan pemerintah dengan ketat. Ekonomi Korea Utara dikatakan meningkat karena beberapa reformasi ekonomi, tetapi kemiskinan dan kekurangan gizi masih umum terjadi.
Strategi Amerika sebagaimana dirangkum oleh Menteri Kerry di Seoul adalah untuk mengisolasi kepemimpinan Korea Utara secara diplomatis dan meningkatkan sanksi ekonomi sampai Pyongyang mengambil tindakan untuk menghentikan atau melucuti program nuklirnya sebagai syarat untuk melanjutkan perundingan internasional guna menormalkan hubungan.
