Dalam sebuah pernyataan, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Victoria Nuland mengatakan, Clinton memutuskan menghapus persyaratan legislatif terhadap transisi demokrasi Mesir berdasarkan kepentingan keamanan nasional Amerika.
Pernyataan itu menyebutkan keputusan itu mencerminkan kemajuan signifikan yang telah dicapai Mesir tahun lalu dan dukungan Amerika bagi Mesir sebagai pemain penting dalam stabilitas kawasan.
Bulan Desember, Kongres Amerika mengesahkan undang-undang yang mengharuskan penguasa militer Mesir mendukung transisi menuju pemerintahan sipil, mengadakan pemilu bebas dan adil, serta melindungi kebebasan beragama dan berserikat sebelum bantuan militer bisa diberikan.
Seorang pejabat Amerika, yang menolak disebut namanya, mengatakan sebelumnya tambahan 200 juta dolar bantuan ekonomi akan diberikan karena Mesir memenuhi kewajibannya dalam perjanjian damai Israel-Mesir.
Banyak anggota Kongres Amerika dan kelompok HAM menyatakan kecewa atas keputusan itu, dengan mengatakan pemerintah militer sementara Mesir belum menunjukkan komitmen mewujudkan reformasi penuh demokrasi.
