Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Maladewa Abdulla Shahid, Rabu (28/10) menuduh pemerintah China "melanggar hukum dan berperilaku mengancam" .
Komentar Pompeo dilontarkan selama kunjungannya ke dua negara pulau di Samudra Hindia, Sri Lanka dan Maladewa, di mana ia mengemukakan berbagai isu kampanye anti-China pemerintahan Trump.
Pompeo mengecam China di sejumlah bidang, mulai dari apa yang disebutnya "kegagalan" memenuhi janji-janji kesepakatan iklim Paris, hingga penangkapan ikan "ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur". Pompeo juga menuduh Partai Komunis China melakukan "militerisasi ilegal di Laut China Selatan".
“Ini soal keamanan. Maladewa dan negara-negara kepulauan lain yang sudah saya datangi seperti Mikronesia dan Sri Lanka, telah menjadi semakin penting karena Partai Komunis China (CCP) senantiasa berperilaku mengancam dan melanggar hukum. Kita melihat militerisasi ilegal oleh CCP di Laut China Selatan. Kita melihat bagaimana mereka merambah ke zona ekonomi negara tetangganya dan bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN China mencemari lingkungan hidup. Mereka menimbulkan polusi dan sampah laut yang tidak dapat diterima negara-negara lain,” katanya.
Pompeo mengunjungi Sri Lanka dan Maladewa untuk menekan kedua negara agar waspada terhadap potensi ancaman dari pinjaman dan investasi China.
Sebelum kedatangan Pompeo di sana, China menyerang kembali pesan AS menuduh Washington menindas negara-negara yang lebih kecil.
Maladewa, negara kepulauan kecil di Samudra Hindia yang dikenal dengan resor wisata mewahnya, menghadapi utang besar lebih dari $1 miliar untuk proyek infrastruktur China.
Untuk menanggapi kekhawatiran AS tentang pengaruh China, Pompeo mengumumkan AS akan membuka kedutaan besar di Maladewa untuk pertama kalinya sejak negara-negara tersebut menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1966.
Menanggapi pernyataan itu juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers di Beijing hari Rabu (28/10) mengatakan bahwa Pompeo mengulangi kebohongan, serangan dan tuduhan yang direkayasa.
“Ancaman China” yang diklaim oleh Pompeo itu tidak lebih dari rekayasa yang diulang-ulang. Pompeo menggambarkan pemerintah China – yang memiliki tingkat kepuasan publik 93% – sebagai tirani, mendistorsi kerjasama “Belt and Road” yang diluncurkan China bersama 138 negara dan 30 organisasi internasional sebagai penjarahan, dan memfitnah peremajaan nasional 1,4 miliar orang China lewat pembangunan secara damai sebagai ancaman. Tujuan sebenarnya adalah membuat China kembali terjerembab ke dalam era kemiskinan dan keterbelakangan, dan membuat dunia jatuh dalam jurang konfrontasi dan pemisahan diri lagi. Ini justru ancaman terbesar di dunia saat ini,” tandasnya.
Lebih jauh Wang mengatakan kebohongan, serangan dan tuduhan yang dibuat terhadap China melanggar norma hubungan internasional dan prinsip-prinsip dasar diplomasi, dan merusak hubungan China dengan negara-negara lain di kawasan, yang sekali lagi menunjukkan mental Perang Dingin dan bias ideologi.
Pompeo, yang telah melakukan kunjungan ke India, Sri Lanka dan Maladewa, dijadwalkan tiba di Indonesia Kamis pagi (29/10). Selain melangsungkan pembicaraan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo dan menghadiri dialog bersama Gerakan Pemuda Ansor. Ia juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pebisnis Amerika, sebelum bertolak ke Jepang Kamis malam. [my/jm]
