Menteri Luar Negeri AS John Kerry menulis di Twitter hari Minggu (13/12) bahwa pembunuhan itu harus berakhir, termasuk tanggapan tidak proporsional yang dilakukan badan-badan keamanan.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri mengatakan kepada warga AS untuk tidak bepergian ke Burundi, dan menganjurkan kepada mereka yang berada di Burundi agar meninggalkan negara itu secepatnya karena kekerasan politik masih terus berlangsung.
Lebih dari 80 orang tewas hari Jumat (11/12) ketika beberapa orang bersenjata menyerang beberapa fasilitas militer di ibukota, Bujumbura. Menurut seorang juru bicara militer, di antara mereka yang tewas adalah delapan petugas keamanan dan beberapa penyerang.
Kekacauan itu dimulai bulan April ketika presiden mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri untuk periode ketiga. Pihak pengkritik mengatakan dia melanggar konstitusi yang membatasi masa jabatan selama dua periode serta sebuah perjanjian yang mengakhiri perang saudara selama 12 tahun di Burundi.
PBB mengatakan kekerasan sejak itu telah menewaskan lebih dari 240 orang dan mendoronglebih dari 200,000 warga Burundi lari menyelamatkan diri dari negara itu. Presiden tersebut terpilih kembali bulan Juli dalam pemilu yang diboikot pihak oposisi. [ab]
