Menteri luar negeri Filipina mengatakan hari Senin (28/5) bahwa China telah diberitahu mengenai “garis merah,” atau tindakan yang dianggap Manila tidak dapat diterima di Laut China Selatan, termasuk kegiatan pembangunan di pulau yang disengketakan dan pengeboran minyak dan gas di perairan yang sudah lama disengketakan.
Menlu Alan Peter Cayetano menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte untuk membela kedaulatan negara itu di daerah yang disengketakan, sementara Duterte banyak mendapat kecaman karena dinilai terlalu lunak terhadap China.
Para pengkritik dan kelompok-kelompok sayap kiri telah mengecam Duterte karena tidak dengan terbuka mengeluarkan peringatan atas tindakan China belakangan ini, termasuk pemasangan sistem pertahanan misil yang dilaporkan di pulau-pulau yang baru dibangun.
Duterte juga dikecam karena tidak segera menuntut pematuhan China pada keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim perluasan Beijing di Laut China Selatan tidak sah, serta mendukung hak kedaulatan Filipina mengusahakan sumberdaya alam di perairan yang luas di lepas pantai barat Filipina itu.
Setelah Duterte mengangkatnya sebagai menteri luar negeri tahun lalu, Cayetano mengatakan Filipina dan China telah membicarakan masalah-masalah wilayah yang sulit, ini mencakup tindakan yang dianggap masing-masing tidak dapat diterima.
Bagi Filipina, ini mencakup setiap pembangunan China di Scarborough Shoal yang disengketakan atau usaha China untuk memindahkan satu kapal tua angkatan laut Filipina yang digunakan marinir Filipina sebagai satu detasemen di satu lagi pulau yang disengketakan, Second Thomas Shoal. [gp]
