Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berada di Burma pada 28-30 Oktober 2011. Kunjungannya ini merupakan mandat dari para menteri luar negeri ASEAN, yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kesiapan Burma sebagai Ketua ASEAN 2014.
Sebelum berangkat ke Burma, Menteri Natalegawa sempat menjelaskan kepada pers, bahwa ASEAN melihat ada perkembangan positif di Burma, menyusul pemberian amnesti untuk para tahanan politik oleh pemerintah militer negara tersebut. “Saya akhir bulan ini akan ke Myanmar (Burma), dengan persetujuan Presiden dan sesuai mandat yang diberikan ASEAN, untuk menyikapi perkembangan di Myanmar. Kelihatannya perkembangan di Myanmar semakin positif dan ada momentum ke arah demokratisasi dan kita berkepentingan untuk memelihara momentum itu, agar apa yang menjadi komitmen Myanmar dapat dicapai”, ungkap menlu Marty Natalegawa.
Pada hari pertama kunjungan di Burma, Menteri Natalegawa melakukan pertemuan dan dialog dengan Ketua Komnas HAM Burma, U Min Wra dan beberapa anggotanya, Ketua Majelis Penasihat Presiden, Ko Ko Hlaing, dan beberapa anggotanya, serta 11 tokoh kelompok madani Burma yang terdiri dari LSM, asosiasi bisnis dan kelompok media, serta aktivis HAM.
Siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima VOA pada Minggu pagi, mengungkapkan bahwa masing-masing pertemuan telah berlangsung dengan lugas dan penuh keterbukaan.
Dalam pertemuan tersebut telah dibahas antara lain perkembangan reformasi dan demokratisasi di Burma, kemungkinan kerjasama bilateral di bidang-bidang tersebut dan pandangan pihak-pihak tersebut mengenai permintaan Burma untuk menjadi ketua ASEAN 2014.
Di hari kedua kunjungan, Natalegawa bertemu dengan Presiden Thein Sein, Ketua Parlemen dan Ketua Majelis National Burma, Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwi, serta para menteri lainnya yang terkait dengan pembahasan tiga pilar komunitas ASEAN.
Sementara pertemuan empat mata dengan Aung San Suu Kyi berlangsung di kediamannya di Yangon, pada Sabtu malam waktu setempat.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, DR. Hariyadi Wirawan, kepada VOA, Minggu menilai positif perkembangan terakhir di Burma. Langkah lunak yang dilakukan Indonesia dan ASEAN pada umumnya (ASEAN Way) terbukti dapat mengarahkan Burma pada proses demokratisasi, meskipun secara bertahap. "Sebagai ketua ASEAN, (Menlu) Marty punya keleluasaan untuk melakukan pendekatan-pendekatan ataupun negosiasi atas nama ASEAN guna memperbaiki situasi di Burma. Lagipula Pak Marty akan sangat sibuk pada November-Desember. Karena itu, momen ini harus diambil walaupun kemungkinan juga hasilnya tidak menggembirakan, tetapi ini jauh lebih penting (dilakukan) daripada tidak sama sekali,” demikian kata Hariyadi Wirawan.
Negara-negara Barat memberikan sanksi atas ketiadaan praktik demokrasi di Burma serta penahanan Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi. Namun, pada 12 Oktober lalu pemerintah militer memberikan amnesti untuk 6000 tahanan, 100 diantaranya telah dibebaskan.
Burma sebelumnya mengajukan permintaan untuk menduduki posisi ketua ASEAN lebih cepat dari yang dijadwalkan, semula di tahun 2016 menjadi di tahun 2014 menggantikan Laos.
