Dalam jumpa pers usai bertemu menteri luar negeri Hungaria di kantornya di Jakarta, Selasa (16/2), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan semua pihak harus menyelamatkan proses transisi Myanmar ke arah demokrasi.
Pernyataan Retno ini menanggapi perkembangan terkini di negara Asia Tenggara itu. "Upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi perlu terus dikedepankan. Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini," kata Retno.
Retno menekankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Sejak awal, Indonesia secara konsisten menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik di Myanmar.
Selasa (16/2), Retno mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk membahas isu Myanmar.
Hari ini pula, Retno akan melawat ke Brunei Darussalam untuk membicarakan persoalan Myanmar. Percakapan telepon mengenai Myanmar juga dijadwalkan berlangsung besok (Rabu,17/2) dengan Menteri Luar negeri China, Wang Yi.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan demokrasi harus dibela karena dalam perkembangannya ada tantangan-tantangan yang akan menguji demokrasi di sebuah negara.
Rilis dari the Economist Intelligence Unit memperlihatkan terdapat dua negara di Asia yang indeks demokrasinya pada 2019 menurun tajam, yakni Hong Kong dan Myanmar.
Titi menjelaskan meski Myanmar sedang menapaki jalan demokrasi namun terjadi kemandekan dan bahkan turun dalam konteks kualitas demokrasinya.
Yang nihil di Myanmar, lanjut Titi, sehingga demokratisasi menjadi mandek adalah tidak terjadi reformasi di tubuh militer. Kondisi yang menjadikan situasi politik dan keamanan makin tidak kondusif di Myanmar adalah rekonsiliasi, dialog, dan komunikasi antar kelompok tidak berjalan baik.
"Tantangan besar dari solidaritas kita salah satunya soal komitmen untuk konsisten. Karena apa yang terjadi di sana tidak akan selesai dengan pernyataan-pernyataan dan kecenderungannya pernyataan itu mudah menguap. Tetapi bagaimana membangun koherensi dan konektivitas dengan gerakan yang lebih besar yang lebih punya kemampuan untuk menekan," kata Titi.
Junta militer resmi berkuasa di Myanmar setelah angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu.
Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Namun kudeta itu mendapat penolakan yang terus meluas dari rakyat Myanmar. [fw/lt]
