Menyusul tercapainya kesepakatan maritim dan gas yang kontroversial antara Turki dan salah seorang pemimpin Libya, para menteri luar negeri Mesir dan Yunani hari Minggu (9/10) melangsungkan pertemuan di Kairo.
Dalam beberapa tahun terakhir ini Mesir dan Yunani telah memperkuat hubungan mereka, termasuk kerjasama untuk mengembangkan sumber daya energi, melawan terorisme, dan menandatangani perjanjian perbatasan laut baru dengan Siprus.
Dalam konferensi pers bersama, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias mengatakan pembicaraan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukry, difokuskan pada nota kesepahaman antara Turki dan pemimpin salah satu dari dua pemerintahan di Libya, Abdul Hamid Dbeibah. Ia mengatakan perjanjian semacam itu merupakan ancaman bagi stabilitas regional.
Kesepakatan yang ditandatangani pekan lalu di ibu kota Tripoli mencakup eksplorasi bersama cadangan hidrokarbon di perairan lepas pantai Libya dan wilayah nasionalnya.
Dendias mengecam kesepakatan itu sebagai langkah ilegal, dengan mengatakan kesepakatan itu melanggar perairan Yunani.
Hal senada disampaikan Shukry, yang mengatakan pemerintahan Dbeibah tidak berwenang menandatangani perjanjian itu mengingat mandatnya akan segera berakhir setelah Libya gagal melangsungkan pemilu nasional pada Desember 2021 lalu.
Shukry juga meminta PBB mengambil posisi jelas terhadap legitimasi pemerintah Dbeibah, dengan mengatakan badan internasional itu sedianya tidak tinggal diam.
Dendias mengatakan kedua menteri juga membahas perkembangan di Laut Aegea, mengaju pada ketegangan dengan Turki atas dugaan pengiriman puluhan kendaraan lapis baja buatan Amerika oleh Yunani ke pulau-pulau Aegean Samos dan Lesbos.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Turki atau pemerintah pimpinan Dbeibah. [em/jm]
Forum