JAKARTA —
Dalam acara peresmian Mandiri Institute di Jakarta, Senin, yaitu lembaga riset Bank Mandiri, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menegaskan, perbankan di Indonesia, bank pemerintah maupun swasta harus bersama-sama mendukung stabiltas moneter di dalam negeri.
Namun ditegaskan Menteri Dahlan Iskan, yang terpenting dalam mengelola fiskal dengan baik adalah memanfaatkan secara maksimal ketersediaan anggaran dan upaya tersebut akan sia-sia jika Indonesia membiarkan subsidi energi terus meningkat. Bahkan ditambahkan Menteri Dahlan Iskan, anggaran subsidi energi di Indonesia sudah tidak masuk akal, sehingga pemerintah mendatang harus berani menekan anggaran subsidi.
“Mau tidak mau sebetulnya persoalan energi ini menjadi salah satu kuncinya, kita dijajah oleh BBM, kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu. Nanti siapapun presidennya, pak Jokowi sekalipun kan begitu jadi presiden harus berpikir menaikkan harga BBM, mana bisa tidak melakukan itu dan bagaimana nanti penyelesaiannya, jadi begitu berat," kata Menteri Dahlan Iskan.
"Karena itu menurut pendapat saya, konversi ke gas alam itu sudah mutlak harus dilakukan, tidak bisa tawar menawar. Dari pada subsidi begitu besar untuk BBM, kenapa tidak ada pemikiran yang radikal, itu harus all out, tidak boleh setengah-setengah,” lanjutnya.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga menyayangkan tidak siapnya pemerintah dalam mematangkan berbagai program terkait hemat energi, diantaranya pengadaan mobil listrik. Menteri Dahlan Iskan berpendapat pemerintah hanya fokus pada masalah produksi namun mengabaikan infrastruktur pendukung diantaranya lokasi untuk mengisi baterai mobil, karena tidak akan efektif jika konsumen harus mengisinya di rumah atau di kantor.
Persoalan subsidi energi juga disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardoyo. Gubernur BI, Agus Marto menegaskan, inflasi sulit dikendalikan jika masalah BBM terus bergejolak. Diingatkan Gubernur BI, Agus Marto, persoalan inflasi sangat berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi lain yaitu pertumbuhan ekonomi dan suku bunga bank serta nilai tukar rupiah sehingga otomatis juga berpangaruh terhadap stabilitas ekonomi.
“Yang perlu kita perhatikan memang adalah unsur-unsur yang selalu memberikan tekanan inflasi pada Indonesia, dan ternyata setelah ditelusuri adalah pengelolaan energi. Indonesia memberikan subsidi BBM dan listrik dalam jumlah yang besar, dan apabila kita mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri, otomatis tekanan kepada inflasi menjadi begitu tinggi, sudah sangat terlambat kita menyesuaikan harga BBM,” jelas Gubernur BI, Agus Martowardoyo.
Dalam anggaran negara tahun ini subsidi energi mencapai sekitar Rp 300 trilyun karena terus bertambahnya kebutuhan BBM dan terbesar untuk transportasi, kemudian untuk industri. Konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG yang diupayakan pemerintah sejak lima tahun terakhir tidak berjalan mulus.
Namun ditegaskan Menteri Dahlan Iskan, yang terpenting dalam mengelola fiskal dengan baik adalah memanfaatkan secara maksimal ketersediaan anggaran dan upaya tersebut akan sia-sia jika Indonesia membiarkan subsidi energi terus meningkat. Bahkan ditambahkan Menteri Dahlan Iskan, anggaran subsidi energi di Indonesia sudah tidak masuk akal, sehingga pemerintah mendatang harus berani menekan anggaran subsidi.
“Mau tidak mau sebetulnya persoalan energi ini menjadi salah satu kuncinya, kita dijajah oleh BBM, kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu. Nanti siapapun presidennya, pak Jokowi sekalipun kan begitu jadi presiden harus berpikir menaikkan harga BBM, mana bisa tidak melakukan itu dan bagaimana nanti penyelesaiannya, jadi begitu berat," kata Menteri Dahlan Iskan.
"Karena itu menurut pendapat saya, konversi ke gas alam itu sudah mutlak harus dilakukan, tidak bisa tawar menawar. Dari pada subsidi begitu besar untuk BBM, kenapa tidak ada pemikiran yang radikal, itu harus all out, tidak boleh setengah-setengah,” lanjutnya.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga menyayangkan tidak siapnya pemerintah dalam mematangkan berbagai program terkait hemat energi, diantaranya pengadaan mobil listrik. Menteri Dahlan Iskan berpendapat pemerintah hanya fokus pada masalah produksi namun mengabaikan infrastruktur pendukung diantaranya lokasi untuk mengisi baterai mobil, karena tidak akan efektif jika konsumen harus mengisinya di rumah atau di kantor.
Persoalan subsidi energi juga disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardoyo. Gubernur BI, Agus Marto menegaskan, inflasi sulit dikendalikan jika masalah BBM terus bergejolak. Diingatkan Gubernur BI, Agus Marto, persoalan inflasi sangat berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi lain yaitu pertumbuhan ekonomi dan suku bunga bank serta nilai tukar rupiah sehingga otomatis juga berpangaruh terhadap stabilitas ekonomi.
“Yang perlu kita perhatikan memang adalah unsur-unsur yang selalu memberikan tekanan inflasi pada Indonesia, dan ternyata setelah ditelusuri adalah pengelolaan energi. Indonesia memberikan subsidi BBM dan listrik dalam jumlah yang besar, dan apabila kita mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri, otomatis tekanan kepada inflasi menjadi begitu tinggi, sudah sangat terlambat kita menyesuaikan harga BBM,” jelas Gubernur BI, Agus Martowardoyo.
Dalam anggaran negara tahun ini subsidi energi mencapai sekitar Rp 300 trilyun karena terus bertambahnya kebutuhan BBM dan terbesar untuk transportasi, kemudian untuk industri. Konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG yang diupayakan pemerintah sejak lima tahun terakhir tidak berjalan mulus.
