Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menekankan pentingnya pelayanan publik secara prima dan transparan, serta mengindari praktek pungutan liar (pungli) yang menjadi akar terjadinya korupsi. Selengkapnya disampaikan Petrus Riski dari Surabaya, Jawa Timur.