Menteri Pendidikan AS, Betsy DeVos akhir tahun lalu mengusulkan perbaikan besar-besaran terhadap cara perguruan tinggi dan universitas menangani keluhan pelecehan seksual dan menambahkan perlindungan bagi siswa yang dituduh melakukan penyerangan dan pelecehan dan mempertegas pada kasus-kasus mana Universitas harus menyelidikinya.
Betsy DeVos berencana mengurangi aturan penting era pemerintahan Obama dan menambahkan mandat yang bisa mengubah sistem pendisiplinan perguruan tinggi yang sudah dikembangkan selama dekade terakhir.
Tim Love, Pembantu Dekan,Loyola University mengatakan, "Proposal ini sangat penting yang akan menjadi langkah berikutnya dari evolusi selama hampir satu dekade mengena bagaimana universitas pada satu titik sangat didorong dan sekarang diwajibkan dan diharuskan untuk menanggapi insiden kekerasan seksual dan jenis pelecehan seksual lainnya ketika dilaporkan terjadi di kampus."
Berdasarkan rencana yang dipaparkan pertengahan bulan November lalu, perguruan tinggi harus menyelidiki keluhan hanya jika dugaan insiden terjadi di kampus atau di daerah lain yang diawasi oleh Universitas, dan hanya jika dilaporkan kepada pejabat tertentu. Sebaliknya, aturan saat ini mengharuskan perguruan tinggi untuk meninjau semua keluhan mahasiswa,terlepas dari lokasinya atau cara universitas mengetahui keluhan pelanggaran seksual tersebut.
Rencana tersebut menambahkan beberapa ketentuan yang didukung oleh kelompok yang mewakili mahasiswa yang dituduh melakukan pelanggaran seksual. Beberapa ketentuan itu mengatakan mahasiswa yang dituduh harus bisa memeriksa silang penuduh mereka, meskipun itu akan dilakukan melalui seorang wakil untuk menghindari konfrontasi pribadi.
"Ini untuk mendukung hak-hak para siswa yang dituduh. Sangat jelas itulah tujuan Departemen Pendidikan. Itulah yang diutarakan Betsy DeVos. Di sanalah letak pergeseran dan akhir dari praktek saat ini, sekarang lebih terfokus pada persyaratan untuk proses hukum, syaratmahasiswa yang dituduh punya hakuntuk dukungan yang setara dengan apa yang diperoleh pengadu dalam prosesnya," tambah Tim Love.
Proposal itu secara efektif memberitahu perguruan tinggi bagaimana menerapkan undang-undang 1972 yang dikenal sebagai Title IX yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di sekolah-sekolah yang menerima dana federal. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk perguruan tinggi dan universitas, tetapi juga untuk SD, SMP dan SMA.
Departemen Pendidikan mengatakan bahwa proposal tersebut menjamin keadilan bagi mahasiswa di kedua pihak, sementara memberikan fleksibilitas kepada Universitas untuk mendukung korban meskipun mereka tidak mengajukan keluhan resmi atau meminta penyelidikan.
"Kita bisa, dan harus mengutuk kekerasan seksual dan menghukum mereka yang melakukan itu, sambil memastikan proses pengaduan yang adil," kata DeVos dalam sebuah pernyataan. “Itu bukan ide yang eksklusif. Hal itu adalah inti bagaimana rakyat Amerika memahami keadilan berfungsi.”
Selama bertahun-tahun, kampus-kampus mengandalkan serangkaian surat yang diterbitkan oleh pemerintahan Obama yang menginstruksikan bagaimana menanggapi keluhan. Salah langkahbisa berakibat penyelidikan federal yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa berakibat sampai kehilangan sepenuhnya dana federal.
"Saya kira universitas harus mengetahui bagaimana menyelaraskan peraturan baru dan persyaratan hak mahasiswa dan menyelaraskannya dengan proses universitas untuk menangani pelanggaran prilaku oleh staf dan fakultas," ujar Tim.
Kelompok-kelompok advokasi korban mengatakan aturan-aturan pemerintahan Obama memaksa universitas-universitas berhenti menutup-nutupi kasus, sementara mereka yang mendukung mahasiswa yang dituduh melakukan pelecehan mengatakan peraturan itu cenderung menguntungkan para penuduh. Beberapa perguruan tinggi mengeluh bahwa aturan tersebut terlalu rumit dan bisa sangat memberatkan.
DeVos berpihak para pengecam aturan itu ketika ia membatalkan dua surat panduan pada bulan September 2017 dan menyatakan bahwa "era peraturan melalui surat'" telah berakhir. Sebagai gantinya, tanggal 16 November 2018 lalu ia menerbitkan proposal setebal 150 halamanyang melewati proses komentar publik selama 60 hari.
Pakar hukum mengatakan itu bisa secara dramatis mengurangi jumlah keluhan yang diselidiki oleh perguruan tinggi. Saunie Schuster, seorang pengacara yang memberi saran berbagai perguruan tinggi, mengatakan sebagian besar keluhan muncul di luar kampus dan tidak perlu lagi ditangani oleh universitas, meskipun perguruan tinggi masih harus bertindak di atas persyaratan minimum.
Rencana DeVos juga kemungkinan akan mengurangi tindakan yang diambil oleh Departemen Pendidikan, yang bisa menghukum sekolah karena gagal menegakkan Title IX. Proposal ini meningkatkan standar untuk membuktikan kegagalan itu, dengan mengatakan universitas harus "dengan sengaja mengabaikan" untuk bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.
Catherine Lhamon, yang memimpin divisi hak-hak sipil Departemen Pendidikan di bawah pemerintahan Obama dan membantu mengembangkan aturan yang ada, mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa proposal baru itu "menghancurkan" dan akan membawa universitas kembali ke "masa yang sangat gelap." [my]
