Bagi Korea Utara, memiliki senjata nuklir seperti memasang perisai pelindung atas ancaman dari negara lain. Karena itu, selama ini mereka tidak pernah mau dicampuri dalam urusan terkait jenis senjata mengerikan ini. Bahkan, pada tahun 2003, Korea Utara mengundurkan diri dari traktat non-proliferasi senjata nuklir. Padahal, traktat itu merupakan satu-satunya rezim internasional yang mengatur senjata nuklir.
Yunizar Adiputera, pakar keamanan internasional dan aktivis denuklirisasi memaparkan itu dalam diskusi di Yogyakarta Kamis (3/5), terkait pertemuan dua Korea pada Jumat, 27 April lalu. Yunizar aktif dalam International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), organisasi yang aktif mengampanyekan pemusnahan senjata nuklir sejak 2013. Tahun lalu, organisasi ini menerima penghargaan Nobel.
Yunizar mengatakan, ada dua bagian terpisah terkait rekonsiliasi di Korea. Bagian pertama, dilakukan oleh Kim Jong-un dan Moon Jae-in dalam hal-hal terkait ekonomi, sosial, dan keamanan. Bagian kedua akan diambil perannya oleh Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena persoalan senjata nuklir akan masuk di dalamnya.
Pertemuan kedua pemimpin Korea, kata Yunizar, adalah perkembangan yang bagus. Tetapi jelas ini adalah tahap awal dari pertemuan sebenarnya, yang akan terjadi antara Trump dan Kim Jong-un.
“Sejauh apa kemudian Amerika Serikat dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi nanti mau memberikan konsesi kepada Korea Utara. Ini yang akan menentukan apakah perdamaian di Semenanjung Korea bisa tercapai. Karena posisi Korea Utara jelas, asal rejim mereka tidak diganggu, mereka tidak berulah. Ini harus dilihat secara berimbang juga,” kata Yunizar Adiputera.
Persoalan senjata nuklir Korea Utara telah menjadi perhatian besar selama ini, tidak hanya bagi Amerika Serikat dan Korea Selatan, tetapi juga negara-negara di kawasan itu, serta sejumlah negara yang masuk daftar pemilik senjata nuklir, seperti Rusia, India dan Pakistan. Yunizar mengatakan, dalam beberapa pembicaraan, Korea Utara sering merasakan ketidakadilan, karena kepemilikan senjata nuklirnya dipermasalahkan, padahal ada sejumlah negara di dunia mengembangkan teknologi yang sama.
“Kita harus mendudukkan persoalan ini dalam konteks yang tepat. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam proses denuklirisasi. Mungkin, ini akan tergantung dari bagaimana pertemuan antara Jong-un dan Trump. Apakah pertemuan dengan Trump itu bisa mendorong upaya denuklirisasi ini ke arah yang lebih kongkret. Misalnya apa yang diminta Korea Utara sebenarnya, agar mereka mau menghentikan uji coba nuklirnya,” tambah Yunizar.
Korea Utara sudah sering berjanji untuk menghentikan uji coba nuklirnya. Namun, janji-janji itu selalu dilanggar. Kebiasaan ini harus diwaspadai, kata Yunizar. Masalahnya, Korea Utara selalu beralasan bahwa mereka akan melucuti nuklirnya, jika negara lain yang memiliki teknologi tersebut, melakukan hal yang sama.
Korea Utara menuntut denuklirisasi semenanjung Korea. Artinya, bukan hanya mereka, tetapi juga semua wilayah Asia Timur. Selama ini, Korea Utara curiga, ada senjata nuklir di Korea Selatan dan Jepang, di mana ada peran Amerika Serikat dalam penempatannya di kedua negara itu.
Di Jepang sendiri, sebagai negara yang memiliki trauma pada senjata nuklir, isu ini menjadi sangat sensitif. Siti Daulah Khoiriati, pakar Asia Timur dari Universitas Gadjah Mada memandang, nuklir selalu menjadi isu politik dalam negeri. Namun dalam kebijakannya, Jepang selama ini cenderung tidak jelas.
“Nuklir selalu menjadi isu untuk menarik dukungan politik dalam negeri di Jepang. Di samping memang Jepang punya masa lalu kurang baik, karena pernah menjajah Korea. Ketika Jepang kalah perang, bahkan tidak ada penyelesaian yang jelas, karena mereka pergi begitu saja,” kata Siti.
Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, Kepala Departemen Ilmu Hubungan Interasional UGM dalam diskusi ini mengatakan, sanksi internasional terhadap Korea Utara nampaknya menuai hasil. Tidak hanya dari Amerika Serikat, sikap keras yang diberikan pemerintah China rupanya mampu memaksa Kim Jong-un melunak.
“Dia tidak mau situasinya bertambah buruk. Jadi bisa kita lihat, Kim Jong-un melakukan ini semua karena dia dipaksa oleh situasi yang semacam itu. Bagi Korea Selatan pertemuan ini menjadi alat untuk reunifikasi, meski masih jauh, dan juga untuk meredakan ketegangan di kawasan. karena walau bagaimanapun Korea Utara tetap menjadi aktor yang tidak bisa dikesampingkan,” kata Nur Rachmat Yuliantoro.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in berulang kali menyampaikan apresiasi kepada Donald Trump atas upayanya menciptakan rekonsiliasi dua Korea. Bahkan, Presiden Moon menilai Trump berhak menerima hadiah Nobel atas upayanya tersebut. Namun, sambil berkelakar, Nur Rachmat Yuliantoro berspekulasi, bahwa mungkin justru Kim Jong-un yang lebih pantas menerimanya.
“Tahun 2000 lalu, kita tahu Presiden Korea Selatan ketika itu, Kim Dae-jung menerima Nobel karena upayanya menjalin perdamaian dengan pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il. Jangan- jangan yang pantas mendapat Nobel kali ini adalah Kim Jong-un,” papar Rachmat sambil tertawa.
Kedua Korea menggelar KTT terakhir pada 2-4 Oktober 2007 di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. [ns/lt]
