Amerika Serikat bulan ini memberlakukan sanksi-sanksi terhadap sebuah perusahaan pengeboran minyak lepas pantai China, yang oleh Washington dianggap terkait dengan militer China. Akan tetapi, beberapa pakar regional menyatakan perusahaan minyak dan gas besar yang memiliki sejumlah warga AS di antara investornya dan melakukan kegiatan bernilai miliaran dolar di Laut China Selatan yang diperebutkan itu, akan mencari cara untuk tetap menjadi duta perdagangan China.
Pemerintah Amerika Serikat pada 3 Desember 2020, melarang warga dan perusahaan-perusahaan AS untuk memperdagangkan saham China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), menyusul perintah eksekutif dari Gedung Putih pada November lalu. Washington menganggap CNOOC sebagai mitra militer pemerintah China. Ini adalah perusahaan minyak dan gas pertama dalam daftar yang berlaku lama, yang memuat 35 perusahaan China yang menghadapi sanksi-sanksi yang sama.
Para analis menyatakan investasi Amerika di CNOOC, yang diperkirakan mencapai 16 persen oleh berbagai media keuangan, tidak akan menyurutkan perusahaan itu, yang memiliki lebih dari 33 miliar dolar nilai penjualan tahunannya. Mereka menyatakan perusahaan milik negara dengan anak perusahaan yang telah diperdagangkan sahamnya kepada publik itu akan menemukan sumber-sumber dana lainnya, termasuk pemerintah China. Perangkat pengeboran minyak dan pasokannya dapat ditemukan sebagian besar di luar AS, kata Alexander Vuving dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies di Hawaii.
Juga tidak jelas apakah presiden terpilih AS Joe Biden akan memperketat sanksi-sanksi, kata Mark Valencia dari Lembaga Nasional China untuk Kajian Laut China Selatan.
CNOOC pada akhirnya juga akan mempertahankan kekuatannya sebagai perpanjangan pengaruh Beijing atas wilayah yang disengketakan seluas 3,5 juta kilometer persegi di Laut China yang membentang dari Hong Kong, kata para analis.
Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam mengklaim wilayah laut yang sama, yang kaya akan cadangan bahan bakar fosil.
“CNOOC bukan sekadar sebuah perusahaan, tetapi juga merupakan kubu terdepan perjuangan kedaulatan China, pertempuran kedaulatan melawan negara-negara lain,” kata Vuving.
Presiden AS Donald Trump mengatakan perintahnya mengenai sanksi-sanksi itu bertujuan untuk membatasi jangkauan perusahaan-perusahaan China yang memiliki hubungan dengan militer negara tersebut. [uh/ab]
