Dengan membawa barang ala kadarnya, enam ribu warga Singkil dan sekitarnya meninggalkan rumah mereka menuju ke Tapanuli Tengah dan Barat. Mereka khawatir akan kemungkinan aksi balasan pasca kerusuhan hari Selasa yang berbuntut dengan pembakaran sebuah gereja tanpa ijin atau di Aceh dikenal sebagai “undung-undung”.
Wartawan Radio Xtra FM, radio afiliasi VOA yang berada di Singkil, Edi Pujiyanto Putra melaporkan, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto, Kapolda Aceh Irjen Pol. Husein Hamidi, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Singkil Safriadi mengadakan pertemuan tertutup Rabu malam (14/10) membahas perkembangan tersebut.
Sebelumnya polisi dan pejabat-pejabat pemerintah daerah setempat ini memang telah berusaha meyakinkan warga akan situasi keamanan di Singkil dan meminta warga kembali ke rumah masing-masing. Tetapi tampaknya warga masih ketakutan dan untuk sementara waktu memilih mengungsi.
“Kondisi hari kedua pasca bentrok yang terjadi kemarin antara massa PPI dan warga yang melakukan perlawanan terhadap aksi massa, secara keseluruhan aktivitas hari ini mulai berjalan normal. Namun dilaporkan sebagian warga – terutama warga Nasrani – banyak yang mengungsi ke Sumatera Utara. Data yang kami himpun hingga malam hari ini, jumlah mereka yang mengungsi sudah mencapai 6.000 orang, terutama ke kabupaten Tapanuli Tengah dan Barat – Sumut. Mungkin mereka takut kalau2 terjadi aksi susulan mengingat jatuhnya korban jiwa akibat letusan peluru yang diduga sementara berasal dari senapan angin warga desa,” papar Edi Pujiyanto Putra.
Kerusuhan pecah di desa Dangguran, kecamatan Simpang Kanan, kabupaten Singkil, Selasa siang (13/10) ketika sekitar dua ribu massa yang mengatasnamakan sebagai Pemuda Pemudi Islam PPI berusaha membongkar sebuah “undung-undung” karena tidak sabar menunggu pemerintah daerah setempat melakukan penertiban sesuai yang telah dijanjikan. Sedikitnya satu orang tewas tertembus peluru, sementara empat lainnya luka-luka.
Sebelumnya Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti mengatakan jika melihat dari perlengkapan yang dibawa massa, termasuk bom molotov, klewang dan bambu runcing, kuat dugaan bahwa gerakan massa itu sudah direncanakan.
“Dari hasil wawancara dengan Kapolri ketika mengunjungi rumah ibadah yang terbakar, ia menduga ada yang menunggangi aksi itu karena tidak terjadi secara spontan. Aksi ini terjadi dalam rentetan waktu selama satu minggu, diawali dengan massa PPI yang menuntut pemda Aceh Singkil yang menertibkan pembangunan sejumlah rumah ibadah tidak berijin dan memberi tenggat selama satu minggu untuk melakukan penertiban, atau mereka akan menertibkan sendiri. Pemda sudah menggelar dua kali rapat dan puncaknya pada 12 Oktober ketika pemda dan pemuka masyarakat menyepakati beberapa point – termasuk membongkar 10 rumah ibadah tidak berijin. Tetapi PPI menilai waktu eksekusinya terlalu lama karena pemda baru menyanggupi penertiban pada 19 Oktober, sementara massa PPI mendesak pembongkaran pada 13 Oktober. Karena pada tanggal 13 Oktober masih belum ada pembongkaran, maka massa PPI yang bergerak membongkar. Walaupun pada awal pergerakan PPI hanya ingin melakukan konvoi dan pawai, tetapi mungkin karena ketika itu jumlah aparat keamanan juga tidak sebanding maka salah satu rumah ibadah menjadi sasaran kemarahan massa,” tambah Edi Putra.
Hingga saat ini polisi sudah menangkap dan menginterogasi 47 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan bernuansa SARA yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya itu. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Beberapa warga non-Muslim yang tidak ingin disebut namanya mengatakan kepada VOA, bahwa mereka sebenarnya telah berulangkali mengajukan berkas administratif dan teknis supaya rumah ibadah mereka diakui secara hukum. Tetapi karena belum juga diproses, sementara kebutuhan beribadah semakin mendesak, maka mereka menjadikan beberapa rumah sebagai “undung-undung” atau gereja tanpa ijin.
Massa PPI memprotes hal ini karena dinilai melanggar perjanjian antara warga Muslim dan non-Muslim tahun 1979 – dan diperkuat pada tahun 2001 – bahwa hanya ada satu gereja resmi di Singkil yaitu yang terletak di desa Kuta Kerahan, kecamatan Simpang Kanan; dan empat “undung-undung”, yaitu yang terletak di kecamatan Gunung Meriah, kecamatan Simpang Kanan, kecamatan Danau Paris dan kecamatan Surau. Tetapi saat ini jumlah “undung-undung” yang ada meningkat pesat menjadi 27-28 tempat.
Untuk mengantisipasi terulangnya kerusuhan atau bahkan meluas ke daerah-daerah lain, aparat gabungan TNI/Polri telah menyiagakan tiga satuan setingkat kompi atau SSK atau sekitar 300 personil di berbagai lokasi strategis yang dinilai rentan. Aparat gabungan juga telah menyekat perbatasan Singkil – Aceh dan Sumatera Utara.
Laporan ini merupakan hasil kerjasama VOA dan Radio XTRA FM Singkil. [em/ii]
