BANGKOK —
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra sejauh ini terus berkeras menghadapi demonstrasi jalanan selama berminggu-minggu yang menuntut agar ia dan kabinetnya mundur.
Dengan adanya boikot oleh oposisi utama Partai Demokrat, Partai Pheu Thai yang berkuasa tampaknya akan memenangkan kursi mayoritas dalam pemilu hari Minggu. Tetapi para pakar hukum mengatakan pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam waktu dekat, mulai dari keabsahan pemilu hingga petisi pengadilan dan penyelidikan korupsi.
Beberapa wilayah konstituen – terutama di kawasan selatan – tidak punya calon legislatif, sementara pencoblosan dini di Bangkok diganggu oleh demonstran anti-pemerintah.
Dej-Udom Krairit, direktur Lawyers Council of Thailand, yakin ada kemungkinan besar hasil pemilu itu akan dibatalkan.
“Melihat situasi saat ini, akan sangat sulit melangsungkan pemilu ini. Tidak ada harapan untuk sukses dan pemerintah tidak bisa memperlama hal ini. Demon
rasi damai menentang pemerintah berlangsung sangat baik dan kita akan lihat berapa lama pemerintah akan bertahan,” kata Dej-Udom Krairit.
Para aktivis dan berbagai kelompok pro-pemerintah lainnya menghimbau para pemilih agar pergi ke TPS hari Minggu. Tetapi ada kekhawatiran terjadi kekerasan, terutama di Bangkok, setelah insiden Minggu lalu dimana pemilih bentrok dengan demonstran anti-pemerintah yang ingin mencegah pencoblosan dini.
Profesor ekonomi Somphob Manarangsan mengatakan badan-badan independen seperti pengadilan dan komisi anti-korupsi mungkin juga bisa membuat pemerintah lebih rentan.
Komisi Nasional Anti-Korupsi Thailand (NACC) menduga ada korupsi dalam penyaluran subsidi beras oleh pemerintah sebesar 19 miliar dollar. PM Yingluck adalah kepala komisi kebijakan beras nasional.
Komisaris sekaligus jurubicara NACC, Vicha Mahakhun, mengatakan pihaknya telah memproses puluhan kasus korupsi pemerintah – lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya dibawah Abhisit Vejjajiva.
Badan anti-korupsi Transparency International tahun 2013 menempatkan Thailand pada peringkat 102 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi – bahkan lebih rendah dari peringkat 80 ketika PM Yingluck mulai menjabat tahun 2011.
Dengan adanya boikot oleh oposisi utama Partai Demokrat, Partai Pheu Thai yang berkuasa tampaknya akan memenangkan kursi mayoritas dalam pemilu hari Minggu. Tetapi para pakar hukum mengatakan pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam waktu dekat, mulai dari keabsahan pemilu hingga petisi pengadilan dan penyelidikan korupsi.
Beberapa wilayah konstituen – terutama di kawasan selatan – tidak punya calon legislatif, sementara pencoblosan dini di Bangkok diganggu oleh demonstran anti-pemerintah.
Dej-Udom Krairit, direktur Lawyers Council of Thailand, yakin ada kemungkinan besar hasil pemilu itu akan dibatalkan.
“Melihat situasi saat ini, akan sangat sulit melangsungkan pemilu ini. Tidak ada harapan untuk sukses dan pemerintah tidak bisa memperlama hal ini. Demon
rasi damai menentang pemerintah berlangsung sangat baik dan kita akan lihat berapa lama pemerintah akan bertahan,” kata Dej-Udom Krairit.
Para aktivis dan berbagai kelompok pro-pemerintah lainnya menghimbau para pemilih agar pergi ke TPS hari Minggu. Tetapi ada kekhawatiran terjadi kekerasan, terutama di Bangkok, setelah insiden Minggu lalu dimana pemilih bentrok dengan demonstran anti-pemerintah yang ingin mencegah pencoblosan dini.
Profesor ekonomi Somphob Manarangsan mengatakan badan-badan independen seperti pengadilan dan komisi anti-korupsi mungkin juga bisa membuat pemerintah lebih rentan.
Komisi Nasional Anti-Korupsi Thailand (NACC) menduga ada korupsi dalam penyaluran subsidi beras oleh pemerintah sebesar 19 miliar dollar. PM Yingluck adalah kepala komisi kebijakan beras nasional.
Komisaris sekaligus jurubicara NACC, Vicha Mahakhun, mengatakan pihaknya telah memproses puluhan kasus korupsi pemerintah – lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya dibawah Abhisit Vejjajiva.
Badan anti-korupsi Transparency International tahun 2013 menempatkan Thailand pada peringkat 102 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi – bahkan lebih rendah dari peringkat 80 ketika PM Yingluck mulai menjabat tahun 2011.
