Ada tiga cara bagi seorang lulusan sekolah menengah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ketiganya adalah mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang didasarkan pada prestasi selama sekolah. Kemudian melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan mengikuti ujian serentak se-Indonesia. Terakhir adalah ujian mandiri yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi negeri.
Ada sekitar 2,7 juta lulusan sekolah menengah atas di Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 1,4 juta lulus dari sekolah umum dan sisanya dari sekolah kejuruan. Sementara hanya ada kurang lebih 340 ribu kursi tersedia di perguruan tinggi negeri. Ditambah perguruan tinggi swasta, jumlah itu menjadi sekitar 700 ribu saja. Dengan begitu, setiap tahun ada sekitar 2 juta lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan kuliah.
Bulqis Purnama Dewi, siswi SMA Negeri 1 Metro, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, adalah satu dari jutaan lulusan sekolah menengah yang belum kebagian kursi perguruan tinggi sampai saat ini. Tinggal satu kesempatan tersisa, yaitu melalui jalur ujian mandiri, setelah pada pengumuman SBMPTN hari Selasa siang, dia dinyatakan tidak diterima di perguruan tinggi idamannya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
“Sepertinya memang belum rejekinya. Rejeki untuk bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada, maksud saya. Tapi saya yakin, nantinya masih banyak jalan lain yang bisa dilalui. Kalau ditanya rencana sih, masih mau ikut ujian lagi tahun depan, masih mau nyoba masuk kuliah di negeri lagi,” kata Bulqis Purnama Dewi.
Dalam keterangan resmi kepada media hari Senin lalu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir di Jakarta menyatakan, tahun ini terjadi peningkatan jumlah peserta SBMPTN dan jumlah peserta yang diterima di PTN. Total pendaftar SBMPTN 2017 adalah 797.738, lebih tinggi dari tahun 2016 sebanyak 721.326. “Sebanyak 148.066 peserta atau sekitar 14,36 persen pendaftar SBMPTN 2017 dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa baru di 85 Perguruan Tinggi Negeri,” kata Mohamad Nasir.
Dalam SBMPTN kali ini, terdapat 38 peserta disabilitas yang diterima dari 226 peserta terdaftar. Mereka terbagi dalam empat jenis ketunaan, yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa. Data juga menunjukkan, ada 10 program studi paling banyak diminati, yaitu manajemen, akutansi, ilmu hukum, pendidikan dokter, teknik sipil, ilmu komunikasi, teknologi informasi, psikologi, farmasi dan agribisnis.
Guru Besar Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Dr Rochmat Wahab kepada VOA mengatakan, hampir tidak mungkin perguruan tinggi menyediakan kursi setara jumlah lulusan sekolah menengah. Tahun 2016 lalu, Rochmat Wahab adalah Ketua SBMPTN. Ketika itu sudah ada semangat untuk menyediakan setidaknya 30 persen kursi bagi lulusan sekolah menengah. Namun niat itu tidak mudah, karena dibutuhkan investasi sektor pendidikan sangat besar untuk penyediaan sarana dan prasarana.
Rochmat menawarkan beberapa solusi untuk mewujudkan keadilan akses pendidikan tinggi ini. antara lain adalah dengan kesempatan kuliah lebih luas melalui universitas terbuka, pengembangan sekolah-sekolah diploma, lembaga kursus, serta pengajaran jarak jauh.
“Juga kita perlu mendorong di perguruan tinggi itu dibuka kesepatan kuliah jarang jauh, dengan demikian siswa yang berkesempatan masuk menjadi lebih banyak. Ini sudah dicontohkan oleh banyak perguruan tinggi asing, seperti misalnya di MIT, Amerika Serikat, dimana satu dosen yang biasanya hanya mengajar 40 mahasiswa, melalui cara ini dalam satu semester bisa menjangkau 150-200 mahasiswa dari seluruh dunia, melalui sistem online,” kata Rochmat Wahab.
Rochmat Wahab juga menekankan, perbaikan sistem tidak bisa dilakukan di sektor perguruan tinggi saja. Pemerintah harus membenahi sektor pendidikan menengah dengan lebih mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan.
“Sekolah Menengah Kejuruan yang mengembangkan keahlian di bidang tertentu, harus didorong untuk meningkatkan kualitasnya. Sehingga bagi mereka yang memang kecil kemungkinan untuk bisa kuliah, sejak awal bisa memilih sekolah di SMK dari pada di SMU,” kata Rochmat Wahab.
Pada sisi yang lain, pemerintah sudah mencoba menciptakan keadilan akses pendidikan dengan penyediaan beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Tahun ini, pemerintah menanggung biaya kuliah dan uang saku melalui skema ini bagi 80.000 mahasiswa baru. [ns/em]
