BEIJING —
Kepemimpinan baru di China berupaya membongkar hak istimewa yang memungkinkan pengendara kendaraan militer berbuat seenaknya di jalanan.
Pada Minggu (28/4), pihak militer China mulai mengganti pelat-pelat nomor mobil dan truk mereka untuk menindak keras kendaraan-kendaraan, banyak diantaranya dari merek mewah, yang sering melanggar aturan lalu lintas dan mengisi bahan bakar secara gratis.
Departemen Logistik Angkatan Darat mulai mengawasi pencopotan pelat-pelat nomor militer yang akan berakhir Selasa, menurut laporan surat kabar PLA Daily.
Sedan-sedan mewah dan kendaraan SUV dengan pelat militer dan polisi yang melanggar lampu merah atau menyalakan lampu dan sirene untuk menyingkirkan mobil-mobil di depan mereka merupakan pemandangan yang umum di China.
Presiden yang baru dilantik Xi Jinping, juga ketua Komisi Militer Pusat dan pejabat militer papan atas, telah berupaya membuat pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam pemerintahannya, dengan mengatakan bahwa ia akan mengejar pejabat yang korup.
Mobil-mobil Jerman, Amerika dan Jepang yang mewah dan kendaraan SUV dengan pelat militer -- seringkali diberikan pada teman atau keluarga sebagai hadiah -- merupakan salah satu dari banyak manifestasi korupsi di China yang seringkali membuat warga biasa berang.
Para anggota keluarga dari pejabat militer yang sudah pensiun dan yang memiliki pelat militer bahkan telah meminta bahan bakar gratis.
Pemberantasan Korupsi
“Xi Jinping memiliki rasa krisis yang kuat. Ia berniat menggunakan tangan besi untuk memberantas korupsi," ujar Hu Xingdou, seorang profesor ekonomi dari Beijing Institute of Technology dan peneliti anti-korupsi.
"Tentu saja pemberantasan korupsi itu seperti badai hebat. Semakin kuat dilawan semakin ada resistensi. Hasilnya kita lihat saja," ujar Hu.
Sejumlah mobil mewah akan dilarang mendapatkan pelat nomor baru, termasuk sedan-sedan dari Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Porsche, Lincoln dari Ford, Cadillac dari General Motor, dan Bentley serta Volkswagen Phaeton dari Volkswagen, menurut kantor berita pemerintah Xinhua.
Tidak termasuk dalam daftar yang diterbitkan Xinhua adalah sedan Audi, pilihan yang disukai para pejabat China dengan akses atas mobil pemerintah.
Namun kendaraan SUV merek Audi A7 juga dilarang, bersama dengan Porsche Cayennes dan kendaraan SUV lainnya. Range Rover dan Lexus SUV dengan pelat militer juga pemandangan biasa di Beijing.
Kendaraan-kendaraan pemerintah juga tidak dapat memiliki pelat khusus, termasuk mobil yang berharga lebih dari 450.000 yuan (sekitar US$73.000), tulis Xinhua.
Kebijakan ini akan menurunkan penjualan mobil merek asing untuk armada mobil pemerintah. Pemerintah pusat di Beijing telah melarang beberapa lembaga pemerintah membeli mobil asing, yang berpotensi menjauhkan merek mobil global dari pasar bernilai antara 70 miliar dan 80 miliar yuan ($11,1 miliar sampai $12,7 miliar).
Sistem perizinan baru ini juga bertujuan menghapuskan pelat militer palsu dengan menggunakan teknologi elektronik yang ditanam, ujar Xinhua.
“Langkah ini bertujuan menindak pembuatan, penjualan dan penggunaan plat kendaraan militer palsu dan menghilangkan celah dalam pengelolaan kendaraan militer, serta memelihara keselarasan sosial, stabilitas dan reputasi militer," Xinhua mengutip pernyataan dari Departemen Logistik Umum. (Reuters)
Pada Minggu (28/4), pihak militer China mulai mengganti pelat-pelat nomor mobil dan truk mereka untuk menindak keras kendaraan-kendaraan, banyak diantaranya dari merek mewah, yang sering melanggar aturan lalu lintas dan mengisi bahan bakar secara gratis.
Departemen Logistik Angkatan Darat mulai mengawasi pencopotan pelat-pelat nomor militer yang akan berakhir Selasa, menurut laporan surat kabar PLA Daily.
Sedan-sedan mewah dan kendaraan SUV dengan pelat militer dan polisi yang melanggar lampu merah atau menyalakan lampu dan sirene untuk menyingkirkan mobil-mobil di depan mereka merupakan pemandangan yang umum di China.
Presiden yang baru dilantik Xi Jinping, juga ketua Komisi Militer Pusat dan pejabat militer papan atas, telah berupaya membuat pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam pemerintahannya, dengan mengatakan bahwa ia akan mengejar pejabat yang korup.
Mobil-mobil Jerman, Amerika dan Jepang yang mewah dan kendaraan SUV dengan pelat militer -- seringkali diberikan pada teman atau keluarga sebagai hadiah -- merupakan salah satu dari banyak manifestasi korupsi di China yang seringkali membuat warga biasa berang.
Para anggota keluarga dari pejabat militer yang sudah pensiun dan yang memiliki pelat militer bahkan telah meminta bahan bakar gratis.
Pemberantasan Korupsi
“Xi Jinping memiliki rasa krisis yang kuat. Ia berniat menggunakan tangan besi untuk memberantas korupsi," ujar Hu Xingdou, seorang profesor ekonomi dari Beijing Institute of Technology dan peneliti anti-korupsi.
"Tentu saja pemberantasan korupsi itu seperti badai hebat. Semakin kuat dilawan semakin ada resistensi. Hasilnya kita lihat saja," ujar Hu.
Sejumlah mobil mewah akan dilarang mendapatkan pelat nomor baru, termasuk sedan-sedan dari Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Porsche, Lincoln dari Ford, Cadillac dari General Motor, dan Bentley serta Volkswagen Phaeton dari Volkswagen, menurut kantor berita pemerintah Xinhua.
Tidak termasuk dalam daftar yang diterbitkan Xinhua adalah sedan Audi, pilihan yang disukai para pejabat China dengan akses atas mobil pemerintah.
Namun kendaraan SUV merek Audi A7 juga dilarang, bersama dengan Porsche Cayennes dan kendaraan SUV lainnya. Range Rover dan Lexus SUV dengan pelat militer juga pemandangan biasa di Beijing.
Kendaraan-kendaraan pemerintah juga tidak dapat memiliki pelat khusus, termasuk mobil yang berharga lebih dari 450.000 yuan (sekitar US$73.000), tulis Xinhua.
Kebijakan ini akan menurunkan penjualan mobil merek asing untuk armada mobil pemerintah. Pemerintah pusat di Beijing telah melarang beberapa lembaga pemerintah membeli mobil asing, yang berpotensi menjauhkan merek mobil global dari pasar bernilai antara 70 miliar dan 80 miliar yuan ($11,1 miliar sampai $12,7 miliar).
Sistem perizinan baru ini juga bertujuan menghapuskan pelat militer palsu dengan menggunakan teknologi elektronik yang ditanam, ujar Xinhua.
“Langkah ini bertujuan menindak pembuatan, penjualan dan penggunaan plat kendaraan militer palsu dan menghilangkan celah dalam pengelolaan kendaraan militer, serta memelihara keselarasan sosial, stabilitas dan reputasi militer," Xinhua mengutip pernyataan dari Departemen Logistik Umum. (Reuters)
