Sebuah mitra koalisi yang berkuasa di Sri Lanka menghentikan kerjasama dengan pemerintah, setelah menuduh Presiden Mahinda Rajapaksa tidak mengindahkan seruan partai itu agar mengurangi kekuasaannya dan menerapkan reformasi demokrasi.
Menteri Teknologi dan Riset Champika Sri Lanka, Ranawaka, mewakili Partai Warisan Sinhala Nasional, mengumumkan pengunduran dirinya dari Kabinet, Selasa (18/11). Seorang menteri propinsi juga diduga segera akan meletakkan jabatan.
Ranawaka mengemukakan, keputusannya itu diambil setelah Rajapaksa menolak menyetujui ke-35 tuntutan mereka, termasuk mengurangi kekuasaan presiden dan membuatnya bertanggung jawab kepada Parlemen dan peradilan.
Proposal tadi juga memberi lebih banyak kemandirian bagi Parlemen dan pengadilan. Langkah tadi diambil sementara Rajapaksa berkampanye untuk masa jabatannya yang ke-3 sebagai presiden dalam pemilu yang direncanakan diselenggarakan tahun depan.