Terkait tuntutan para buruh itu, Presiden Yudhoyono menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar agar mempelajari tuntutan dari para buruh.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha kepada VoA menagatakan Presiden Yudhoyono mengikuti dan mendengar aspirasi para buruh yang berunjuk rasa dan menggelar mogok nasional di beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Jabodetabek. Presiden menurut Julian, telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, untuk memfasilitasi apa yang dirasakan buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing.
"Presiden mengapresiasi aksi yang dilakukan para buruh. Apa yang menjadi aspirasi, harapan atau keinginan dari para buruh yang mereka suarakan, itutentu akan direspon oleh pemerintah. Bapak Presiden telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari para buruh. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki suatu instrument yang bisa memfasilitasi dan mengatur apa yang diharapkan para buruh untuk direalisasikan. Tentu ini akan dilaksanakan. Apakah itu dalam bentuk peraturan di tingkat kementrian atau hal lain. Sehingga salah satu issue seperti soal outsourcing bisa didiskusikan dalam bentuk dialog yang melibatkan serikat pekerja dan pengusaha dalam lembaga kerjasama tri partit untuk benar-benar bisa merumuskan hasil yang bisa diterima oleh semua pihak," papar Julian.
Julian menambahkan, Presiden juga mengingatkan agar para buruh tidak melakukan pemaksaan terhadap sesama buruh yang tidak ingin ikut berdemonstrasi. Termasuk menjaga agar demonstrasi yang berlangsung tidak terprovokasi menjadi anarkis sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
"Di beberapa tempat, apakah itu di pabrik atau tempat-tempat usaha di mana baanyak juga para buruhnya yang tidak ingin berdemonstrasi tapi dipaksa untuk melakukan demo dan diancam untuk disweaping dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu diingatkan kepada mereka, bahwa sesuatu itu seharusnya tidak seperti itu. Ini juga menjadi perhatian dari bapak presiden bahwa sebaiknya kita juga memperjatikan kebebasan dari mereka yang memilih untuk tetap bekerja. Disamping itu Presiden menginginkan agar jangan sampai aksi-aksi seperti ini kemudian terpancing oleh provokasi yang menjurus pada tindakan anarkis karena ini tidak menguntungkan bagi kita. Bilamana aksi yang seperti ini terjadi tentu dampaknya bukan hanya merugikan bagi mereka sendiri dan tempat mereka bekerja, tapi secara keseluruhan perekonomian nasional bisa terganggu," ujar Julian.
Anggota badan pekerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia Subiyanto kepada VoA berharap, instruksi Presiden kepada Menakertrans, tidak hanya sekedar wacana. Untuk itu tegasnya, para buruh akan kembali melakukan mogok kerja, jika dalam waktu 7 hari kedepan, Pemerintah tidak mengabulkan permintaan para buruh.
Subiyanto mengatakan, "Kita sudah dapat informasi resmi dari Kepresidenan, bahwa Presiden SBY sudah memberikan instruksi kepada Menakertrans untuk segera memenuhi tuntutan buruh. Nah kita lihat respon itu, kita berikan kesempatan 7 hari. Kalo 7 hari ke depan hanya wacana lagi yang disampaikan pada kami, kami akan evaluasi dan kami akan mogok lagi dalam skala besar kalo Pemerintah tidak serius."
Aksi mogok kerja para buruh berlangsung sejak Rabu pagi hingga petang di hampir di seluruh kota di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Untuk di Jakarta aksi buruh di sekitar Pulogadung, Kawasan Berikat Nasional Cakung dan Tanjung Priok. Untuk di Bekasi di antaranya di Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, dan kawasan industri EJIP Cikarang, serta Karawang dan Tangerang. Meski demikian aksi ini berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha kepada VoA menagatakan Presiden Yudhoyono mengikuti dan mendengar aspirasi para buruh yang berunjuk rasa dan menggelar mogok nasional di beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Jabodetabek. Presiden menurut Julian, telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, untuk memfasilitasi apa yang dirasakan buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing.
"Presiden mengapresiasi aksi yang dilakukan para buruh. Apa yang menjadi aspirasi, harapan atau keinginan dari para buruh yang mereka suarakan, itutentu akan direspon oleh pemerintah. Bapak Presiden telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari para buruh. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki suatu instrument yang bisa memfasilitasi dan mengatur apa yang diharapkan para buruh untuk direalisasikan. Tentu ini akan dilaksanakan. Apakah itu dalam bentuk peraturan di tingkat kementrian atau hal lain. Sehingga salah satu issue seperti soal outsourcing bisa didiskusikan dalam bentuk dialog yang melibatkan serikat pekerja dan pengusaha dalam lembaga kerjasama tri partit untuk benar-benar bisa merumuskan hasil yang bisa diterima oleh semua pihak," papar Julian.
Julian menambahkan, Presiden juga mengingatkan agar para buruh tidak melakukan pemaksaan terhadap sesama buruh yang tidak ingin ikut berdemonstrasi. Termasuk menjaga agar demonstrasi yang berlangsung tidak terprovokasi menjadi anarkis sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
"Di beberapa tempat, apakah itu di pabrik atau tempat-tempat usaha di mana baanyak juga para buruhnya yang tidak ingin berdemonstrasi tapi dipaksa untuk melakukan demo dan diancam untuk disweaping dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu diingatkan kepada mereka, bahwa sesuatu itu seharusnya tidak seperti itu. Ini juga menjadi perhatian dari bapak presiden bahwa sebaiknya kita juga memperjatikan kebebasan dari mereka yang memilih untuk tetap bekerja. Disamping itu Presiden menginginkan agar jangan sampai aksi-aksi seperti ini kemudian terpancing oleh provokasi yang menjurus pada tindakan anarkis karena ini tidak menguntungkan bagi kita. Bilamana aksi yang seperti ini terjadi tentu dampaknya bukan hanya merugikan bagi mereka sendiri dan tempat mereka bekerja, tapi secara keseluruhan perekonomian nasional bisa terganggu," ujar Julian.
Anggota badan pekerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia Subiyanto kepada VoA berharap, instruksi Presiden kepada Menakertrans, tidak hanya sekedar wacana. Untuk itu tegasnya, para buruh akan kembali melakukan mogok kerja, jika dalam waktu 7 hari kedepan, Pemerintah tidak mengabulkan permintaan para buruh.
Subiyanto mengatakan, "Kita sudah dapat informasi resmi dari Kepresidenan, bahwa Presiden SBY sudah memberikan instruksi kepada Menakertrans untuk segera memenuhi tuntutan buruh. Nah kita lihat respon itu, kita berikan kesempatan 7 hari. Kalo 7 hari ke depan hanya wacana lagi yang disampaikan pada kami, kami akan evaluasi dan kami akan mogok lagi dalam skala besar kalo Pemerintah tidak serius."
Aksi mogok kerja para buruh berlangsung sejak Rabu pagi hingga petang di hampir di seluruh kota di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Untuk di Jakarta aksi buruh di sekitar Pulogadung, Kawasan Berikat Nasional Cakung dan Tanjung Priok. Untuk di Bekasi di antaranya di Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, dan kawasan industri EJIP Cikarang, serta Karawang dan Tangerang. Meski demikian aksi ini berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
