Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HikmaBudhi) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan kekerasan kepada komunitas beragama Muslim, Rohingya, di Myanmar akan menimbulkan sentimen agama di Indonesia.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan meskipun tindakan pemerintah Myanmar kepada suku Rohingya tidak berkaitan dengan masalah agama, tetapi ia khawatir tindakan tersebut akan berimbas pada hubungan yang tidak baik antara kelompok muslim dan Budha di Indonesia.
“Saya berharap masyarakat muslim di Indonesia menyikapi masalah yang terjadi di Myanmar secara baik,” ujarnya pada Rabu (1/8) di kantor KontraS.
“Kami tidak berharap responnya menjadi liar di sini, komunitas Budha yang minoritas menjadi bulan-bulanan. Kami berharap pemerintah tidak lambat tapi segera mengambil inisiatif untuk merespon secara kenegaraan lewat mekanisme ASEAN atau lewat mekanisme bilateral diplomatis ke Myanmar,” tambah Haris.
Di tempat yang sama, sekretaris jenderal HikmaBudhi, Sartikadi, mengatakan bahwa umat Budha menguntuk tindakan kekerasan kepada suku Rohingya di Myanmar, karena tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Pada intinya kita khawatir kena imbas. Isu ini nanti [merambat ke isu] SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Kita minoritas, siapapun yang merasa di sini, itu akan berakibat pada diskriminasi nanti. Kita menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa ini bukan tragedi yang berdasarkan agama, tetapi memang kejahatan kemanusiaan. Yang kita khawatirkan ini dikaitkan bahwa di Myanmar mayoritas Budhis sementara Rohingya minoritas,” ujar Sartikadi.
Haris berharap pemerintah segera melakukan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan segera melobi pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan kepada suku Rohingya.
KontraS, menurut Haris, baru-baru ini juga telah mengirim surat kepada pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tomás Ojea Quintana, agar memastikan perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap para korban dan pengungsi serta pencari suaka akibat peristiwa ini.
Pemerintah Myanmar seharusnya kata Haris mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun proses dialog damai untuk membuktikan bahwa Myanmar sudah menerima perubahan dan sekaligus menghormati instrumen hak asasi manusia.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah Indonesia akan berpartisipasi aktif melalui jalur diplomasi untuk membantu muslim Rohingya di Myanmar.
“Sikap pemerintah Indonesia jelas bahwa kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan melalui jalur diplomasi tentunya agar bisa membantu saudara-saudara muslim kita di Rohingya Myanmar,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan Indonesia sudah menerma 124 pengungsi etnis Rohingya sejak 12 Juli 2012. Mereka saat ini tinggal tersebar di sejumlah daerah. Selain itu, kata Marty, Indonesia juga telah menerima 270 orang Rohingya yang berstatus pencari suaka politik.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan meskipun tindakan pemerintah Myanmar kepada suku Rohingya tidak berkaitan dengan masalah agama, tetapi ia khawatir tindakan tersebut akan berimbas pada hubungan yang tidak baik antara kelompok muslim dan Budha di Indonesia.
“Saya berharap masyarakat muslim di Indonesia menyikapi masalah yang terjadi di Myanmar secara baik,” ujarnya pada Rabu (1/8) di kantor KontraS.
“Kami tidak berharap responnya menjadi liar di sini, komunitas Budha yang minoritas menjadi bulan-bulanan. Kami berharap pemerintah tidak lambat tapi segera mengambil inisiatif untuk merespon secara kenegaraan lewat mekanisme ASEAN atau lewat mekanisme bilateral diplomatis ke Myanmar,” tambah Haris.
Di tempat yang sama, sekretaris jenderal HikmaBudhi, Sartikadi, mengatakan bahwa umat Budha menguntuk tindakan kekerasan kepada suku Rohingya di Myanmar, karena tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Pada intinya kita khawatir kena imbas. Isu ini nanti [merambat ke isu] SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Kita minoritas, siapapun yang merasa di sini, itu akan berakibat pada diskriminasi nanti. Kita menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa ini bukan tragedi yang berdasarkan agama, tetapi memang kejahatan kemanusiaan. Yang kita khawatirkan ini dikaitkan bahwa di Myanmar mayoritas Budhis sementara Rohingya minoritas,” ujar Sartikadi.
Haris berharap pemerintah segera melakukan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan segera melobi pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan kepada suku Rohingya.
KontraS, menurut Haris, baru-baru ini juga telah mengirim surat kepada pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tomás Ojea Quintana, agar memastikan perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap para korban dan pengungsi serta pencari suaka akibat peristiwa ini.
Pemerintah Myanmar seharusnya kata Haris mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun proses dialog damai untuk membuktikan bahwa Myanmar sudah menerima perubahan dan sekaligus menghormati instrumen hak asasi manusia.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah Indonesia akan berpartisipasi aktif melalui jalur diplomasi untuk membantu muslim Rohingya di Myanmar.
“Sikap pemerintah Indonesia jelas bahwa kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan melalui jalur diplomasi tentunya agar bisa membantu saudara-saudara muslim kita di Rohingya Myanmar,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan Indonesia sudah menerma 124 pengungsi etnis Rohingya sejak 12 Juli 2012. Mereka saat ini tinggal tersebar di sejumlah daerah. Selain itu, kata Marty, Indonesia juga telah menerima 270 orang Rohingya yang berstatus pencari suaka politik.
