Para wakil rakyat di negara bagian Indiana, AS, mulai mengerjakan amandemen undang-undang kebebasan beragama untuk memastikan UU tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan bagi kalangan bisnis untuk mendiskriminasi kelompok gay dan lesbian.
Fraksi Republik yang menguasai Kongres dan Senat Indiana mengatakan mereka merevisi UU untuk menjamin tidak ada siapapun yang akan dapat didiskriminasi.
Gubernur Indiana yang konservatif dari Partai Republik, Mike Pence, menuai protes dari kelompok-kelompok perjuangan hak kaum gay dan kalangan eksekutif perusahaan-perusahaan besar Amerika setelah meloloskan UU tersebut.
Para kritik mengatakan UU tersebut akan memungkinkan bisnis-bisnis untuk menggunakan kepercayaan agama mereka untuk mendiskriminasi kaum gay dan menolak menyediakan layanan kepada mereka, seperti jasa katering bagi pasangan sesama jenis. Gubernur di setidaknya tiga negara bagian lainnya telah membatalkan perjalanan resmi ke Indiana sebagai aksi protes akan UU tersebut.
Dengan protes yang berdatangan dari berbagai penjuru Amerika, Pence dan wakil rakyat negara bagian dengan cepat memutuskan untuk mengubah UU itu, walaupun negara bagian ini memutuskan tidak akan meloloskan UU terpisah yang akan melindungi kaum gay dari diskriminasi. Amendemen UU akan mencantumkan bahwa bisnis-bisnis di Indiana tidak dapat mendiskriminasi ata dasar "orientasi seksual" atau "identitas gender."
Kelompok-kelompok yang mendukung lolosnya UU versi awal mengatakan bahwa amandemen akan menghancurkan UU itu, dan akan memaksa pengusaha Kristiani untuk menyediakan layanan bagi kelompok yang bertentangan dengan kepercayaan mereka.
Amarah terhadap penggunaan UU kebebasan beragama ini untuk mendiskriminasi kelompok gay juga merebak di Arkansas, di mana Gubernur Asa Hutchinson mengatakan, Rabu, ia berubah pikiran mengenai niatannya menandatangani versi UU tersebut di negara bagiannya dan meminta wakil rakyat untuk melakukan revisi.
Hutchinson berubah arah setelah kritik mengatakan UU tersebut akan secara hukum melindungi bisnis-bisnis yang menolak melayani gay dan lesbian dengan mengatasnamakan agama. Perusahaan terbesar di Arkansas, peritel Walmart, dan juga Kamar Dagang di Little Rock, mendesak Hutchinson untuk tidak menandatangani UU tersebut.
Dua puluh negara bagian AS lainnya memiliki UU kebebasan beragama, serupa dengan hukum federal yang ditandatangani 1993 oleh Presiden Bill Clinton, mantan gubernur Arkansas. Hukum federal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kelompok minoritas agama, termasuk berbagai ritual suku asli Indian.
Kontroversi penggunaan UU kebebasan beragama muncul di saat warga Amerika Serikat semakin terbuka terhadap pernikahan sesama jenis, yang sekarang legal di 37 dari 50 negara bagian. Mahkamah tertinggi di AS diperkirakan akan mengeluarkan keputusannya di akhir Juni mengenai apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan di seluruh Amerika.
