ADDIS ABABA —
Sebuah perjanjian yang disepakati bulan Januari untuk menghentikan kekerasan, terus menerus dilanggar oleh kedua pihak dalam konflik di Sudan Selatan. Pemimpin mediator, Seyoum Mesfin, mengatakan Uni Afrika dan PBB sedang membahas rincian dari pengerahan pasukan ini.
"Pasukan ini juga bisa melindungi instalasi-instalasi penting, seperti instalasi minyak, yang merupakan sumber ekonomi terbesar di negara itu. Pihak-pihak yang bersengeketa akan tergoda untuk memperebutkan sumber-sumber itu, dan jika tempat-tempat itu dilindungi, tentu akan semakin menstabilkan situasi di Sudan Selatan," kata Seyoum Mesfin.
Lima negara telah mengatakan akan mengirim pasukan yaitu Ethiopia, Kenya, Rwanda, Djibouti dan Burundi. Uganda telah menerjunkan pasukan segera setelah awal pertempuran dimulai bulan Desember. Kehadiran mereka dikecam oleh pasukan antipemerintah dan masyarakat internasional.
IGAD mengatakan Uganda telah sepakat untuk melakukan penarikan secara bertahap, seperti yang disebutkan dalam perjanjian gencatan senjata bulan Januari. Seyoum mengatakan IGAD tengah merundingkan berapa banyak pasukan yang dibutuhkan dan apa kewenangan mereka nantinya.
"Ukuran pasukan yang akan dikerahkan sangat kecil dibandingkan dengan misi-misi PBB yang dikirim ke wilayah semacam itu. Alasannya, kami ingin membuatnya efektif dari segi biaya dan terjangkau bagi masyarakat internasional untuk menjalankan misi ini," lanjut Seyoum.
Baik Uni Afrika dan PBB harus menyetujui rencana final itu sebelum pengerahan pasukan dapat dilakukan. Pertempuran pecah di Sudan Selatan pada pertengahan Desember di tengah konflik politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.
IGAD berencana untuk mengadakan pertemuan puncak mengenai situasi itu di Ethiopia, sebelum perundingan perdamaian Sudan Selatan dilanjutkan tanggal 20 Maret.
"Pasukan ini juga bisa melindungi instalasi-instalasi penting, seperti instalasi minyak, yang merupakan sumber ekonomi terbesar di negara itu. Pihak-pihak yang bersengeketa akan tergoda untuk memperebutkan sumber-sumber itu, dan jika tempat-tempat itu dilindungi, tentu akan semakin menstabilkan situasi di Sudan Selatan," kata Seyoum Mesfin.
Lima negara telah mengatakan akan mengirim pasukan yaitu Ethiopia, Kenya, Rwanda, Djibouti dan Burundi. Uganda telah menerjunkan pasukan segera setelah awal pertempuran dimulai bulan Desember. Kehadiran mereka dikecam oleh pasukan antipemerintah dan masyarakat internasional.
IGAD mengatakan Uganda telah sepakat untuk melakukan penarikan secara bertahap, seperti yang disebutkan dalam perjanjian gencatan senjata bulan Januari. Seyoum mengatakan IGAD tengah merundingkan berapa banyak pasukan yang dibutuhkan dan apa kewenangan mereka nantinya.
"Ukuran pasukan yang akan dikerahkan sangat kecil dibandingkan dengan misi-misi PBB yang dikirim ke wilayah semacam itu. Alasannya, kami ingin membuatnya efektif dari segi biaya dan terjangkau bagi masyarakat internasional untuk menjalankan misi ini," lanjut Seyoum.
Baik Uni Afrika dan PBB harus menyetujui rencana final itu sebelum pengerahan pasukan dapat dilakukan. Pertempuran pecah di Sudan Selatan pada pertengahan Desember di tengah konflik politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.
IGAD berencana untuk mengadakan pertemuan puncak mengenai situasi itu di Ethiopia, sebelum perundingan perdamaian Sudan Selatan dilanjutkan tanggal 20 Maret.
