Negara-negara Afrika Timur siap melarang produk pemutih kulit yang mengandung hidrokuinon, bahan kimia yang terkait masalah kesehatan kalau digunakan dalam konsentrasi tinggi.
Majelis Legislatif Afrika Timur pekan lalu menyetujui resolusi yang menyerukan larangan di seluruh wilayah untuk membuat dan mengimpor produk yang mengandung hidrokuinon.
Di salon kecantikan di Arusha, Rose Mselle, usia 52 tahun sedang menjalani perawatan wajah. Ia telah menggunakan produk pemutih kulit sejak masih remaja.
Ia mengatakan perempuan seperti dia ingin menjadi cantik. Dan dalam proses mendapatkan kecantikan, atau agar warna kulit cerah, ia menggunakan materi yang seharusnya tidak digunakan.
Di pasar dekat situ, penjual pakaian Janet Jonijosefu, usia 32 tahun, mengatur tumpukan syal sementara sinar matahari menerpa kulitnya yang coklat dan pucat. Selama bertahun-tahun, ia menggunakan produk pencerah kulit yang mengandung hidrokuinon, bahan kimia yang digunakan untuk mengobati bintik-bintik hitam. Tetapi Jonijosefu menghentikan apa yang disebut pemutih kulit itu setelah ia merasakan kulitnya menjadi rapuh.
Ia mengatakan setelah menggunakan produk yang mengandung hidrokuinon, muncul bercak pada wajahnya. Ia pergi ke dokter dan disarankan berhenti menggunakan produk yang mengandung hidrokuinon, dan sebagai gantinya menggunakan lidah buaya.
Produk pemutih kulit sering menggunakan hidrokuinon dengan konsentrasi tinggi, yang bisa menyebabkan masalah kulit atau – dengan dicampur bahan kimia pemutih lain - menjadi beracun.
Ghana, Pantai Gading, Kenya, Nigeria, Rwanda, dan Afrika Selatan melarang atau mengatur bahan kimia untuk kosmetik itu sedangkan Tanzania melarang impor bahan tersebut. Majelis Legislatif Afrika Timur pekan lalu mengeluarkan resolusi tentang larangan pembuatan dan impor hidrokuinon di seluruh wilayah.
Kalau digunakan secara medis, hidrokuinon bisa ampuh untuk mengatasi warna kulit yang tidak merata.
Jika disetujui kepala-kepala negara, larangan itu menjadi undang-undang di ke enam negara Komunitas Afrika Timur, mencakup Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. (ka)
