MANILA —
Negara-negara di Pasifik dan aktivis lingkungan hidup mengingatkan pada Minggu (2/12) akan metode penangkapan ikan dan penangkapan ikan yang berlebihan yang menurut mereka mengancam tuna mata besar, ikan yang populer di kalangan pencinta sushi di dunia.
Pejabat dinas perikanan Palau, Nanette Malsol, yang memimpin suatu kelompok negara-negara kepulauan Pasifik, mengatakan pada konferensi perikanan tuna di Manila bahwa negara-negara besar harus mengurangi penangkapan ikan, mengendalikan metode penangkapan ikan yang merusak dan menghormati larangan menangkap ikan untuk memungkinkan persediaan ikan tuna diperbarui di wilayah Pasifik, yang memproduksi lebih dari 60 persen tangkapan tuna di dunia.
Pertemuan tahunan Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah, yang mengatur penangkapan ikan komersial di wilayah perairan mulai dari Indonesia sampai Hawaii, akan menyetujui langkah-langkah untuk melindungi berbagai spesies tuna yang terancam, selain juga hiu paus raksasa. Lebih dari 600 delegasi dari sekitar 40 negara-negara Asia dan Barat, termasuk para aktivis lingkungan, hadir dalam pertemuan sepekan tersebut.
Malsol memperkirakan akan ada debat panas dalam pertemuan tersebut. Para pendukung industri perikanan senilai miliaran dolar telah berseteru dengan para aktivis mengenai cara terbaik untuk melindungi tuna mata besar dan spesies lainnya tanpa mengganggu bisnis yang sangat menguntungkan tersebut.
Tuna mata besar dan sirip kuning, yang dapat tumbuh sepanjang 2,4-2,7 meter dan memiliki bobot lebih dari 200 kilogram, tidak berisiko punah segera, namun telah menghadapi pukulan keras karena penangkapan yang berlebihan. Ikan tersebut dipakai sebagian besar untuk steak dan sushi.
Usaha perikanan di wilayah Pasifik barat dan tengah, diperkirakan bernilai US$5 miliar per tahun, telah meningkatkan armada pemancingan tingkat industri, yang telah menyebabkan persediaan tuna jatuh sejak 1960an.
Banyak armada kapal menggunakan apa yang disebut “alat agregasi ikan” – beragam jenis pelampung untuk menarik sejumlah besar tuna. Ketika sekelompok tuna ada di bawah alat-alat tersebut, kapal-kapal pemancing yang diperingatkan oleh sensor kemudian mendekat dan menjala ikan-ikan tersebut.
Antara 47.000 sampai 105.000 alat agregasi ikan, terbuat dari bambu, daun palem, plastik atau jala bekas, telah dipasang di seluruh dunia untuk menarik beragam jenis makhluk laut. Metode ini dipakai untuk menangkap hampir setengah tuna di dunia dan menangkap tuna mata besar secara berlebihan di Samudera Pasifik, menurut kelompok lingkungan Pew Environment Group di AS.
Selain tuna, penyu, hiu dan ikan-ikan yang masih muda juga seringkali ditangkap dan dibunuh.
"Pemasangan puluhan ribu alat agregasi ikan yang mengapung di perairan dunia dengan sedikit atau tanpa pengawasan itu sangat mengkhawatirkan,” ujar Amanda Nickson dari Pew Environment Group.
“Industri perikanan saat ini tidak wajib melaporkan penggunaan alat agregasinya. Kesehatan laut dipertaruhkan, sehingga ini saatnya bagi pemerintah-pemerintah untuk mewajibkan pertanggungjawaban dan pengelolaan penuh atas alat-alat berisiko tersebut,” ujar Nickson.
Namun upaya-upaya konservasi telah sulit dilaksanakan dan telah memancing protes.
Para aktivis Greenpeace mengatakan mereka akan menyerahkan bukti kepada komisi perikanan mengenai detail pelanggaran peraturan penangkapan ikan tuna oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk pengijinan kapal penangkap ikan untuk beroperasi di laut lepas tanpa ijin dan kewajiban memiliki pengamat di kapal. (AP/Jim Gomez)
Pejabat dinas perikanan Palau, Nanette Malsol, yang memimpin suatu kelompok negara-negara kepulauan Pasifik, mengatakan pada konferensi perikanan tuna di Manila bahwa negara-negara besar harus mengurangi penangkapan ikan, mengendalikan metode penangkapan ikan yang merusak dan menghormati larangan menangkap ikan untuk memungkinkan persediaan ikan tuna diperbarui di wilayah Pasifik, yang memproduksi lebih dari 60 persen tangkapan tuna di dunia.
Pertemuan tahunan Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah, yang mengatur penangkapan ikan komersial di wilayah perairan mulai dari Indonesia sampai Hawaii, akan menyetujui langkah-langkah untuk melindungi berbagai spesies tuna yang terancam, selain juga hiu paus raksasa. Lebih dari 600 delegasi dari sekitar 40 negara-negara Asia dan Barat, termasuk para aktivis lingkungan, hadir dalam pertemuan sepekan tersebut.
Malsol memperkirakan akan ada debat panas dalam pertemuan tersebut. Para pendukung industri perikanan senilai miliaran dolar telah berseteru dengan para aktivis mengenai cara terbaik untuk melindungi tuna mata besar dan spesies lainnya tanpa mengganggu bisnis yang sangat menguntungkan tersebut.
Tuna mata besar dan sirip kuning, yang dapat tumbuh sepanjang 2,4-2,7 meter dan memiliki bobot lebih dari 200 kilogram, tidak berisiko punah segera, namun telah menghadapi pukulan keras karena penangkapan yang berlebihan. Ikan tersebut dipakai sebagian besar untuk steak dan sushi.
Usaha perikanan di wilayah Pasifik barat dan tengah, diperkirakan bernilai US$5 miliar per tahun, telah meningkatkan armada pemancingan tingkat industri, yang telah menyebabkan persediaan tuna jatuh sejak 1960an.
Banyak armada kapal menggunakan apa yang disebut “alat agregasi ikan” – beragam jenis pelampung untuk menarik sejumlah besar tuna. Ketika sekelompok tuna ada di bawah alat-alat tersebut, kapal-kapal pemancing yang diperingatkan oleh sensor kemudian mendekat dan menjala ikan-ikan tersebut.
Antara 47.000 sampai 105.000 alat agregasi ikan, terbuat dari bambu, daun palem, plastik atau jala bekas, telah dipasang di seluruh dunia untuk menarik beragam jenis makhluk laut. Metode ini dipakai untuk menangkap hampir setengah tuna di dunia dan menangkap tuna mata besar secara berlebihan di Samudera Pasifik, menurut kelompok lingkungan Pew Environment Group di AS.
Selain tuna, penyu, hiu dan ikan-ikan yang masih muda juga seringkali ditangkap dan dibunuh.
"Pemasangan puluhan ribu alat agregasi ikan yang mengapung di perairan dunia dengan sedikit atau tanpa pengawasan itu sangat mengkhawatirkan,” ujar Amanda Nickson dari Pew Environment Group.
“Industri perikanan saat ini tidak wajib melaporkan penggunaan alat agregasinya. Kesehatan laut dipertaruhkan, sehingga ini saatnya bagi pemerintah-pemerintah untuk mewajibkan pertanggungjawaban dan pengelolaan penuh atas alat-alat berisiko tersebut,” ujar Nickson.
Namun upaya-upaya konservasi telah sulit dilaksanakan dan telah memancing protes.
Para aktivis Greenpeace mengatakan mereka akan menyerahkan bukti kepada komisi perikanan mengenai detail pelanggaran peraturan penangkapan ikan tuna oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk pengijinan kapal penangkap ikan untuk beroperasi di laut lepas tanpa ijin dan kewajiban memiliki pengamat di kapal. (AP/Jim Gomez)
