Para diplomat mengatakan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (29/6), menyetujui anggaran bernilai $6 miliar untuk mendanai 12 misi penjaga perdamaian PBB selama tahun depan. Kesepakatan itu menghindari kemungkinan pengakhiran misi-miss tersebut.
Komite Anggaran PBB itu menyepakati anggaran yang berlaku sampai 30 Juni 2022, dan akan diberlakukan oleh Sidang Umum pada Rabu (30/6).
Pejabat tinggi PBB, Senin (28/6), mengatakan bahwa misi penjaga perdamaian PBB kebanyakan di Afrika dan Timur Tengah, telah diberitahu agar mulai mempersiapkan rencana yang tidak terduga seandainya anggaran baru tidak tersedia pada 30 Juni.
Beberapa diplomat mengatakan perubahan prosedur perundingan, isu logistik dan perundingan sulit karena China bertentangan dengan negara-negera Barat, telah mengancam penundaan persetujuan ini.
“Ketidakmampuan kami yang kronis untuk tidak memenuhi tenggat waktu menyebabkan seluruh tatanan penjagaan perdamaian dalam kekacauan,” kata diplomat Uni Eropa, Thibault Camelli kepada komite anggaran pada Selasa (29/6).
“Kedepannya dan perundingan di masa depan, kami berhutang kepada para perempuan dan laki-laki di lapangan yang melaksanakan mandat penjagaan perdamaian ini agar kami menyelesaikan pekerjaan kami secara tepat waktu," imbuhnya.
Catherine Pollard adalah pemimpin dari manajemen strategi, kebijakan, dan kepatuhan, dan mengatakan kepada para wartawan, Senin (28/6), seandainya tenggat 30 Juni terlewati, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hanya bisa membelanjakan dana untuk mengamankan aset-aset PBB dan menjamin perlindungan staf dan penjaga perdamaian.
Amerika Serikat adalah penyumbang paling besar pada anggaran penjagaan perdamaian, sekitar 28 persen, diikuti oleh China 15,2%; dan Jepang 8,5 persen. [jm/ps]
