Uni Eropa menyerukan agar negara-negara anggotanya menerima 6.000 migran dari Yunani dan Italia setiap bulannya, sementara menteri-menteri dalam negeri Uni Eropa bertemu di Brussels untuk membahas rancangan kesepakatan mengenai migran dengan Turki.
Komisioner Migrasi Eropa Dimitris Avramopoulos mengatakan, negara-negara anggota Uni Eropa telah menerima kurang dari 900 migran dari Yunani dan Italia yang telah kewalahan. Jumlah itu jauh lebih kecil dari yang dijanjikan sebelumnya, yaitu 160 ribu. Ia juga mengatakan, beberapa negara Uni Eropa bahkan belum menampung seorang migran pun. Namun, katanya, ini harus berubah.
"Hasil-hasil awal terlihat positif.Jadi ini yang kami targetkan dan kami yakin pada akhirnya kami akan mencapai target ini.Karena, menurut saya, jika relokasi tidak berhasil, keseluruhan sistem akan runtuh," kata Dimitris Avramopoulos.
Komisioner itu berbicara pada pertemuan di Brussels sewaktu para menteri dalam negeri Uni Eropa membahas rincian sebuah rancangan kesepakatan dengan Turki untuk mengatasi krisis migran yang kian berkembang di kawasan itu.Para pemimpin Uni Eropa dan Turki berharap menyelesaikan kesepakatan itu pekan depan.Berdasarkan kesepakatan itu,para migran yang tidak memiliki dokumen akan dikembalikan ke Turki, dan Uni Eropa sepakat akan menampung setiap warga Suriah pencari suaka yang datang dari Turki sebagai pengganti setiap warga Suriah tidak berdokumen yang dikembalikan ke Turki oleh kelompok regional itu.
Ankara juga menginginkan perjalanan bebas visa bagi warganya ke Eropa, bantuan keuangan yang lebih besar untuk menangani migran, dan percepatan pembicaraan soal keanggotaannya di Uni Eropa.
Rancangan kesepakatan itu membangkitan sejumlah keprihatinan, termasuk kecemasan yang diungkapkan kepala urusan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein bahwa kemungkinan akan terjadi arus perpindahan migran besar-besaran dari Yunani ke Turki.
Ditanya soal keprihatinan HAM, komisioner Avramopoulos mengatakan Uni Eropa harus bisa memastikan Turki berkompeten sebagai negara yang aman bagi migran yang dipulangkan.
"Apa yang kami lakukan dengan Turki saat ini sesuai dengan undang-undang Uni Eropa dan hukum internasional," lanjutnya.
Beberapa menteri Uni Eropa yang menghadiri pembicaraan di Brussels mengungkapkan kekhawatiran dalam berurusan dengan Turki.Menteri Dalam Negeri Austria mengatakan, tuntutan bebas visa dari Turki muncul hanya beberapa hari setelah negara itu menyegel surat kabar utama oposisi. Menurutnya, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Uni Eropa. [ab/lt]
