Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada Senin (1/4), bersumpah akan melarang siaran kantor berita Al Jazeera di Israel.
Hal tersebut ia sampaikan melalui platform X di mana ia mengatakan, “Saluran teroris Al Jazeera tidak akan lagi disiarkan dari Israel. Saya berniat segera bertindak sesuai undang-undang baru untuk menghentikan kegiatan saluran tersebut.”
Sebelumnya pada hari yang sama, parlemen Israel meloloskan undang-undang yang memungkinkan pemerintah menutup kantor berita asing yang dianggap mengancam keamanan negara.
Langkah tersebut, yang disahkan dengan suara 70 berbanding 10, memberi kewenangan kepada perdana menteri dan menteri komunikasi untuk menutup jaringan media asing di Israel jika mereka dianggap mengancam keamanan negara tersebut. Melalui undang-undang itu, media yang ditargetkan juga dapat dilarang untuk melakukan siaran dari Israel.
Netanyahu mengumumkan pada hari itu bahwa ia akan mengembalikan upaya untuk menutup saluran berita itu di Israel.
Gedung Putih menyebut sumpah Netanyahu untuk melarang saluran tersebut sebagai sesuatu yang memprihatinkan.
Dalam pernyataannya, Al Jazeera yang berbasis di Doha mengutuk pengumuman yang disampaikan oleh Netanyahu itu.
“Al Jazeera kembali mengingatkan bahwa fitnah seperti itu tidak akan menghalangi kami untuk terus melanjutkan liputan kami yang tajam dan profesional, dan mendapatkan hak untuk membawanya ke jalur hukum,” tulis media tersebut.
Mohamed Moawad, redaktur pelaksana Al Jazeera, mengatakan pernyataan Netanyahu tersebut dan juga kemungkinan pelarangan bagi medianya di Israel semakin menunjukkan serangan yang luas terhadap kebebasan pers.
“Kami tidak bekerja untuk memuaskan siapapun, dan itulah jurnalisme,” ujar Moawad kepada VOA dari Doha.
Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi sebelumnya menyebut Al Jazeera sebagai “corong propaganda” bagi Hamas dan menuduh kantor berita Qatar itu membuka potensi serangan terhadap tentara Israel dari Gaza.
Kelompok kebebasan pers mengutuk upaya pemerintah Israel untuk menutup kantor berita Al Jazeera di Israel.
Koordinator Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) Sherif Mansour mengatakan melalui pernyataan tertulisnya pada bulan Oktober 2023 lalu bahwa mereka “sangat prihatin atas ancaman para pejabat Israel untuk menyensor liputan media mengenai konflik Israel-Gaza yang sedang berlangsung, dengan menggunakan tuduhan yang tidak jelas dan merusak moral nasional.” [ti/ka/rs]
Sejumlah informasi dalam laporan ini diambil dari Reuters, Agence France-Presse dan The Associated Press.
Forum