Satu suratkabar utama Amerika melaporkan Presiden Barack Obama mengabaikan nasihat beberapa dari penasihat hukumnya dalam memutuskan ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melibatkan Amerika dalam perang udara di Libya.
New York Times melaporkan hari Jumat bahwa penasihat hukum departemen pertahanan dan penjabat pimpinan penasihat hukum Departemen Kehakiman menasihati Obama bahwa ia perlu memperoleh persetujuan Kongres. Harian Times melaporkan penasihat tertinggi pemerintah Amerika, Jaksa Agung Eric Holder, sependapat dengan penilaian mereka.
Sebaliknya, Obama menerima nasihat dari para penasihat hukum lain di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri bahwa ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk mengawasi peranan Amerika dalam serangan udara yang dipimpin NATO terhadap pasukan pemimpin Libya Moammar Gadhafi.
Pertanyaan hukum yang menentukan adalah apakah kegiatan militer Amerika dalam usaha NATO merupakan kegiatan perang. Obama memutuskan bahwa kegiatan militer mengisi bahan bakar pesawat tempur di udara serta menyediakan informasi intelijen dan dukungan pengintaian, bukan keterlibatan dalam perang.
Undang-undang wewenang perang, War Power Act tahun 1973, mengatakan bahwa ketika presiden, yang juga panglima tertinggi negara, melibatkan negara dalam perang, ia harus berusaha mendapat persetujuan resmi Kongres dalam waktu 60 hari atau mengakhiri peranan Amerika dalam waktu 90 hari. Sejak serangan udara NATO pertama dilancarkan di Libya, Amerika akan mencapai batas 3 bulan dalam misi di Libya pada hari Minggu besok.
