Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan sejumlah anggota fraksi Demokrat menyalahkan fraksi Republik atas keputusan berimbang Mahkamah Agung, Kamis (23/6), soal rencana imigrasi Obama.
Fraksi Republik yang mendominasi Senat telah menolak melangsungkan pemungutan suara mengenai seorang hakim agung baru sehingga membuat pengadilan tertinggi di AS itu kekurangan satu anggota.
Keputusan kedelapan hakim agung itu terpecah secara imbang menyangkut perintah eksekutif Obama mengenai pemberian amnesti kepada para imigran ilegal. Kebuntuan ini membuat keputusan pengadilan lebih rendah, yang menolak rencana Obama untuk menghentikan deportasi, berlaku.
Presiden memperingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu akan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi terhadap Amerika Serikat.
"Keputusan hari ini membuat frustrasi mereka yang berusaha menumbuhkan ekonomi kita dan membangun sistem imigrasi yang masuk akal, yang menginginkan para imigran ilegal ke luar dari persembunyian mereka," kata Presiden Obama.
Obama mengatakan sistem imigrasi AS telah lemah selama lebih dari dua dekade. Kebuntuan soal imigrasi, tuding Obama, akibat sikap fraksi Republik yang menolak pencalonan hakim agung baru untuk menggantikan mendiang Antonin Scalia.
"Fraksi Republik di Kongres, atas keinginan mereka sendiri, menghalang-halangi usaha membuat Mahkamah Agung memiliki anggota yang lengkap dan berfungsi sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara kita. Keputusan hari ini menegaskan bagaimana Mahkamah Agung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Meski demikian presiden juga mengungkapkan keyakinan bahwa reformasi imigrasi pada akhirnya akan berlangsung karena Kongres tidak bisa mengabaikan masalah itu selamanya.
Pemimpin minoritas DPR Nancy Pelosi mengatakan kepada wartawan, organisasi- organisasi bisnis di berbagai penjuru AS telah mengungkapkan perlunya reformasi imigrasi.
"Setiap kelompok yang kita temui terus berbicara tentang perlunya reformasi imigrasi yang komprehensif. Orang-orang yang tidak memahami itu hanyalah fraksi Republik di DPR," jelasnya.
Menyangkut keputusan Mahkamah Agung itu, fraksi Republik mengklaim bahwa demokrasi telah menang.
"Kongres, bukan presiden, yang membuat undang-undang, dan hari ini Mahkamah Agung mengukuhkan prinsip yang sangat penting dan mendasar itu," kata Ketua DPR Paul Ryan.
Fraksi Republik ingin merebut kembali Gedung Putih pada pemilu November dengan dukungan para pemilih yang menginginkan undang-undang imigrasi yang keras.
"Hillary Clinton memiliki pandangan lebih parah dari Presiden Obama. Hillary Clinton pernah mengatakan, ia tidak akan mendeportasi siapapun kecuali teroris atau mereka yang melakukan kejahatan dengan kekerasan," jelas Senator Alabama Jeffrey Session dari Fraksi Republik.
Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump telah berjanji akan bersikap keras dalam hal imigrasi ilegal jika terpilih. Namun banyak warga Amerika mengganggap deportasi tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat. [ab/lt]
