Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan konferensi itu diselenggarakan untuk menunjukan kembali komitmen negara-negara OKI yang mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (29/1), Arrmanatha Nasir menjelaskan KTT luar biasa OKI ini diselenggarakan khusus membahas masalah Palestina dan mencari solusi bagi isu Al Quds Al-Sharif atau Mesjid Al Aqsa.
Israel mengklaim Yerusalem adalah ibukota abadi mereka dan tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Mereka juga mengatakan di bawah mesjid Al Aqsa dulunya adalah kuil suci bangsa Yahudi. Sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibukota negara mereka nantinya.
Menurut Arrmanatha, konferensi itudiselenggarakan untuk menunjukan kembali komitmennegara-negara OKI yang mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dari berbagai isu yang ada di OKI, masalah Palestina kata Arrmanatha yang dapat mempersatukan negara-negara OKI, sehingga pemerintah Indonesia memiliki harapan yang sangat tinggi akan banyaknya peserta yang hadir dalam KTT yang diselenggarakan mendadak itu.
"Yang dimaksud dengan pertemuan extraordinary itu adalah suatu pertemuan yang sifatnya mendadak, bukan pertemuan reguler. Menunjukan kembali negara-negara OKI dan strategi ke depan dalam upaya mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina, itu utamanya dan bagaimana kita membahas persoalan-persoalan Palestina yang ada," kata Arrmanatha.
Arrmanatha Nasir mengatakan KTT luar biasa OKI adalah sesuatu yang sangat mendadak. Indonesia sendiri, tambahnya, baru diminta menjadi tuan rumah KTT tersebut dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara OKI di Jeddah, Arab Saudi beberapa waktu lalu.
Saat ini, tambahnya, Indonesia sedang mempersiapkan acara tersebut. Lembaganya menurut Arrmanatha akan mengundang 57 kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan negara-negara peninjau.
"Di Jeddah, diumumkan oleh Sekjen OKI pada saat KTM (konferensi tingkat menteri) OKIsehingga undangannya pun baru keluar setelah itu, tentunya ini akan di follow up dengan undangan pribadi dari bapak presiden yang masih dalam proses. Jadi sampai saat ini belum ada konfirmasi negara manapun pada tingkat kepala negara yang akan hadir," lanjutnya.
Dalam Konferensi Yerusalem di Jakarta pertengahan Desember lalu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki mengatakan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional berkewajiban untuk mengambil tindakan dan memastikan supaya Israel menghormati hukum internasional dan kondisi yang memungkinkan dimulai kembalinya perundingan. Status kebal hukum Israel, tambah Maliki, harus diakhiri.
"Negara-negara di dunia harus melarang segala bentuk hubungan antara pemerintah, entitas , perusahaan dan warga negara dengan rezim pemukiman (Israel). Ini termasuk menolak pertemuan dengan para pemukim Yahudi, pejabat pemerintah Israel dan anggota Kenesset," kata Menlu Palestina Riyad Al Maliki.
Dalam berbagai kesempatan baik presiden Joko Widodo maupun Menteri luar negeri Retno Marsudi selalu mengungkapkan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno juga menyatakan selain dukungan politik, Indonesia juga ikut meningkatkan pembangunan kapasitas dan kerjasama teknis dengan Pelestina. Indonesia sejauh ini telah melatih 1.308 warga Palestina di berbagai bidang, antara lain pertanian, pemerintahan yang bersih dan keuangan mikro. [fw/lt]
