Pihak oposisi Yaman hari Senin menolak inisiatif negara-negara Teluk Persia agar Presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri, karena usul tersebut tampaknya menawarkan kekebalan hukum. Presiden Saleh sendiri dikabarkan menyambut baik usul tersebut.
Unjukrasa anti-pemerintah berlanjut di seluruh Yaman hari Senin, meskipun Presiden Ali Abdullah Saleh menerima usul Dewan Kerjasama Teluk untuk mengakhiri kerusuhan yang sudah berlangsung berminggu-minggu tersebut.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Presiden Saleh menunjukkan bahwa ia telah menyetujui penyerahan kekuasaan yang “damai” dan “konstitusional” kepada Wakil Presiden Abdrabuh Hadi Mansur.
Keenam anggota Dewan Kerjasama Teluk tidak menjelaskan kerangka waktu penyerahan kekuasaan tersebut, namun demikian pernyataan Presiden Saleh tampaknya menjadi isyarat bahwa ia setuju menyerahkan kekuasaan setelah pemilu tahun 2013 mendatang.
Sekretaris Jendral Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC) Jenderal Abdel Latif Zayati memastikan bahwa usul kelompok tersebut demi kepentingan Yaman sendiri.
Jenderal Zayati mengatakan dalam usul Dewan Kerjasama Teluk itu, kekuasaan akan diserahterimakan secara damai dan aman, supaya Yaman jangan larut dalam kerusuhan dan kekerasan, dengan sebuah kesepakatan nasional.
Namun demikian pemimpin redaksi surat kabar Yemen Post – Hakim Almasmari yakin para pengunjukrasa Yaman tidak senang dengan usul Dewan Kerjasama Teluk karena hal ini memperbolehkan Presiden Saleh tetap memegang kekuasaan.
“Kami melihat penolakan dari seluruh pihak di Yaman yang menentang rejim Presiden Saleh, karena usul ini tidak mengatakan dengan jelas bahwa Saleh harus mundur. Jika Saleh tetap memegang kekuasaan – meskipun ia menyerahkannya pada Wakil Presiden – maka ia tetap akan menjadi orang yang paling berkuasa di negara ini. Ia memiliki institusi, bisnis, perusahaan dan bank. Seluruh pemimpin institusi di Yaman setia kepadanya, dan bukan kepada Wakil Presiden sehingga proses ini akan gagal sebelum dimulai,” demikian Almasmari.
